Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengonfirmasi bahwa 63 titik Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin, dalam rapat dengan Komisi X DPR di Jakarta.
Proyek ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 200 Sekolah Rakyat secara bertahap di seluruh kabupaten/kota.
Agus menjelaskan bahwa per 12 Mei 2025, sebanyak 63 lokasi Sekolah Rakyat telah siap beroperasi, sementara 47 titik lainnya masih dalam proses survei. Pembangunan sekolah ini dibagi menjadi dua skema, yakni 100 unit dibiayai melalui APBN dengan dukungan Kementerian PUPR, dan 100 unit lainnya melalui partisipasi swasta yang didukung Kementerian BUMN serta Sekretariat Negara.
“Sekolah Rakyat ini diharapkan dibangun di setiap kabupaten/kota. Minimal 100 sekolah harus bisa dibangun setiap tahun,” ujar Agus dalam RDP di Kompleks Parlemen Senayan.
Dalam hal sumber daya manusia, Sekolah Rakyat akan memanfaatkan tenaga pendidik dari kalangan ASN, PPPK penuh waktu dan paruh waktu, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Skema ini ditujukan untuk menjamin kualitas dan kesinambungan pembelajaran di lembaga tersebut.
Sementara itu, dari sisi kurikulum, Sekolah Rakyat akan mengadopsi model tailor-made yang menyesuaikan kebutuhan lokal. Pendekatan pembelajaran akan menggunakan skema multi-entry multi-exit serta metode individual approach dan deep learning.
Kurikulum ini mencakup tahap matrikulasi berdurasi sekitar tiga bulan, namun durasi tersebut bisa disesuaikan berdasarkan kondisi daerah masing-masing.
“Kita sudah menetapkan standar kompetensi kelulusan dan kurikulumnya. Yang penting bisa mengakomodasi keragaman daerah dan kemampuan peserta didik,” tambah Agus.
Sekolah Rakyat diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki karakter kuat, kompetensi literasi digital, jiwa kewirausahaan, serta pemahaman keagamaan yang baik. Program ini juga menargetkan pembentukan kepemimpinan sejak dini dan kemandirian peserta didik dalam lingkungan sosialnya.
Dengan landasan kebijakan yang jelas serta dukungan antar-kementerian, peluncuran Sekolah Rakyat menjadi langkah konkret untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.