Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, M. Udin menyerukan kepada Penjabat Gubernur Kaltim agar melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas dari 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki serapan anggaran yang rendah atau mendapat rapor merah.
Ia menekankan perlunya pertimbangan rotasi jabatan untuk kepala dinas OPD yang terkait jika diperlukan.
“Penting untuk menyelesaikan pembangunan yang telah direncanakan hingga tahun 2024,” ungkapnya.
M. Udin menganggap rendahnya serapan anggaran APBD Kaltim oleh 23 OPD tersebut sebagai indikasi kurangnya keseriusan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Kami prihatin karena dampaknya adalah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan kesetiaan kepala dinas terhadap Penjabat Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah kepada mereka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, terutama yang terkait dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
M. Udin, yang juga merupakan legislator daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang, meminta agar OPD yang memiliki serapan anggaran rendah segera meningkatkan kinerjanya. Baginya, anggaran tersebut adalah uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“OPD yang memiliki serapan anggaran rendah harus melakukan evaluasi dan introspeksi diri serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan apresiasi kepada OPD yang telah menunjukkan kinerja yang baik dan tingkat serapan anggaran yang tinggi. Harapannya, OPD tersebut dapat menjadi teladan dan motivasi bagi OPD lainnya.
“Kami memberikan apresiasi kepada OPD yang telah bekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kami berharap mereka terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
M. Udin berharap langkah-langkah yang tepat segera diambil oleh Penjabat Gubernur Kaltim untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah.
“Kami juga mendorong semua OPD untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran daerah,” tandasnya.