Jakarta – Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan dengan dukungan anggaran besar. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa Tahap II pembangunan IKN untuk periode 2025–2029 telah dimulai, dengan anggaran yang dialokasikan melalui APBN sebesar Rp 48,8 triliun.
“Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai, seperti bandara, jalan tol, Istana Wapres, hingga masjid akan dilanjutkan,” ujar Basuki, Kamis (17/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa alokasi dana akan difokuskan pada infrastruktur kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), termasuk jalan, pengaspalan, serta pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
“Anggaran kami sekitar Rp 5,4 triliun untuk OIKN dan tambahan Rp 8,1 triliun untuk kawasan legislatif-yudikatif,” jelasnya.
Selain anggaran dari APBN, OIKN juga akan menjalankan proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun. Dana itu akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak tambahan.
Tak hanya itu, Basuki menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja guna menunjang operasional IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan nasional. Dalam waktu dekat, mobilisasi pekerja akan dipercepat seiring penyelesaian proyek strategis.
Sementara itu, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 IKN senilai Rp 505 miliar juga telah rampung. Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan TPST ini mampu mengolah 74 ton sampah dan 15 ton lumpur per hari.
“TPST 1 mendukung prinsip smart city dan lingkungan berkelanjutan. Lokasinya hanya 3 km dari kawasan inti, dan dirancang ramah lingkungan serta bebas emisi,” kata Diana.
Dengan alokasi anggaran besar dan penyelesaian infrastruktur strategis, pemerintah berharap tahap kedua IKN dapat mempercepat perwujudan Nusantara sebagai ibu kota modern dan berkelanjutan.