Samarinda – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disambut sebagai pencapaian positif.
Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menekankan bahwa prestasi ini tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap tanggung jawab penyempurnaan dari rekomendasi BPK.
Firnadi menyatakan bahwa pencapaian WTP mencerminkan konsistensi dalam akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Ia berharap keberhasilan ini menjadi budaya kinerja yang dipertahankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur.
“Opini WTP ke-12 ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Ini perlu dijaga sebagai budaya tata kelola yang baik,” ujar Firnadi saat diwawancarai usai Rapat Paripurna Ke-14 di Gedung B DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penghargaan tersebut tidak berarti tanpa kekurangan. Firnadi menegaskan pentingnya keseriusan dalam menyikapi rekomendasi dan temuan BPK, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan program prioritas daerah.
“Temuan dari BPK tetap ada, dan ini harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai ada yang terlewat dari batas waktu penyelesaian,” lanjutnya.
Ia pun mengimbau pemerintah daerah untuk segera mengarahkan seluruh OPD memperbaiki setiap kekurangan yang dicatat BPK. Firnadi menyebut, ketepatan waktu dalam menanggapi temuan tersebut merupakan indikator dari komitmen pemerintah terhadap transparansi dan efisiensi anggaran.
BPK RI dalam laporannya mencatat 27 temuan dan 63 rekomendasi, termasuk evaluasi atas pelaksanaan program Beasiswa Kaltim Tuntas. Hal ini mengindikasikan masih adanya celah dalam pengelolaan program strategis yang perlu dibenahi.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pencapaian WTP bukanlah akhir dari perjalanan. Menurutnya, capaian itu justru menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
Dengan sinergi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif, Pemprov Kaltim berharap dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan dipercaya publik.