Kukar – Setelah resmi berstatus jalan provinsi sejak Agustus 2024, jalan utama di Kecamatan Marangkayu kini menanti penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Camat Marangkayu, AR Ambo Dalle, menegaskan bahwa kondisi infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat.
Dalam Musrenbang Kecamatan hingga Pra-Musrenbang Kabupaten Kutai Kartanegara, mayoritas dari 11 desa di Marangkayu menyuarakan permintaan perbaikan infrastruktur tersebut.
“Sebagian besar desa mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan. Itu kebutuhan paling mendesak saat ini,” ujar Ambo Dalle usai kegiatan di gedung Bappeda Kukar pada Selasa (4/3/2025).
Ambo Dalle menjelaskan bahwa jalan penghubung antara Marangkayu dan Muara Badak kini juga telah beralih status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi hingga ke Bontang Lestari.
“Awalnya ini merupakan jalan kabupaten, sekarang sudah menjadi jalan provinsi. Banyak warga bertanya soal kelanjutannya, dan saya pastikan bahwa kita sudah memperjuangkannya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya perhatian lebih dari Pemprov Kaltim, mengingat tingginya aktivitas kendaraan berat di wilayah Marangkayu yang berpotensi merusak kondisi jalan. Wilayah ini juga menjadi lokasi aktivitas sejumlah perusahaan, terutama di sektor pertambangan.
“Mobilitas kendaraan berat sangat mempengaruhi kondisi jalan. Jadi, perhatian dan penanganan dari pemerintah provinsi sangat kami harapkan,” tambahnya.
Camat Marangkayu itu juga berharap agar perubahan status ini tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga segera diikuti dengan langkah konkret dalam hal perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
“Jalan ini adalah akses vital bagi masyarakat dan menjadi kunci mobilitas ekonomi serta konektivitas antarwilayah. Perbaikannya bukan hanya untuk kepentingan lokal, tapi juga berdampak regional,” tegas Ambo Dalle.
Masyarakat Marangkayu berharap pengalihan kewenangan ini menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini dinilai belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.