Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) agar program bantuan kegiatan perkebunan rakyat lebih ditingkatkan lebih fokus dalam mengembangkan perkebunan rakyat.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai selama ini perkebunan berskala besar lebih banyak mendapatkan dukungan, dan ia berharap Pemprov Kaltim dapat memberikan perhatian yang sama kepada perkebunan rakyat guna memastikan kesejahteraan komunitas lokal yang terlibat.
Agiel menyoroti bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan dana untuk bantuan perkebunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun, alokasi untuk perkebunan rakyat relatif minim. Ia menekankan perlunya Pemprov Kaltim memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini.
“Oleh karena itu, kami meminta agar diberikan perhatian ekstra untuk memastikan pengelolaan perkebunan rakyat dapat ditingkatkan secara maksimal,” kata Agiel.
Agiel juga menekankan bahwa ada alasan khusus mengapa dukungan untuk perkebunan rakyat terbatas. Salah satu alasannya adalah status lahan yang dikategorikan sebagai Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan tertentu, yang dapat menghambat program pemerintah.
“Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Agiel mendorong lembaga pemerintah terkait dalam lingkup Pemprov Kaltim untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Ia meminta agar lembaga-lembaga ini dengan cermat menilai dan menentukan status lahan untuk perkebunan masyarakat.