Bontang – Permasalahan banjir yang kian mengancam Kota Bontang menuntut sinergi serius antara pemerintah kota dan provinsi. Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, yang menyatakan komitmennya untuk membantu kota mengatasi banjir melalui kolaborasi lintas sektor dan berbagai pendekatan terpadu.
Agus menekankan, penanganan banjir di Bontang tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, pendekatan menyeluruh diperlukan agar bantuan dari provinsi hingga pusat bisa diarahkan dengan lebih efektif. Terutama, lanjutnya, untuk kawasan-kawasan yang berada di bawah kewenangan Provinsi Kalimantan Timur.
“Sebagai wakil rakyat dari Dapil VI, saya siap bekerja sama dengan pemerintah kota guna mengatasi persoalan banjir ini,” kata Agus usai Reses di Jalan Bulutangkis, Kelurahan Api-api, Kamis (31/10/2024).
Agus menyebut beberapa rencana yang sedang dibahas, salah satunya adalah pembuatan sodetan di Kutai Timur yang akan bermuara ke Sungai Bontang. Ia menyampaikan bahwa upaya ini bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi risiko banjir, meski tetap memerlukan perencanaan yang mendalam agar bisa terlaksana dengan maksimal.
Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa anggaran bantuan keuangan (Bankeu) dari APBD Kaltim tahun 2025 sebesar Rp 226 miliar akan dialokasikan untuk program pengendalian banjir di beberapa titik rawan di Bontang. Bantuan tersebut diharapkan dapat langsung berdampak pada masyarakat.
“Mayoritas alokasi Bankeu di Bontang memang diperuntukkan untuk penanganan banjir. Harapannya, pada 2025 nanti, dampak dari anggaran ini lebih terasa bagi warga,” jelasnya.
Terkait proyek Bendungan Pengendali (Bendali) di Desa Sukrahmat, Agus menyatakan optimisme meski menyadari ada hambatan teknis yang masih harus diselesaikan. Bendungan ini direncanakan sebagai salah satu solusi banjir kiriman dari hulu sungai. Namun, ia mengungkapkan bahwa prosesnya terhambat karena lokasi proyek berada di kawasan hutan lindung, yang membutuhkan izin dari kementerian terkait.
“Permasalahannya, lokasi bendali berada di hutan lindung, jadi masih menunggu izin kementerian. Semoga bisa segera terselesaikan,” ujar Agus.
Anggota DPRD Bontang, Sumardi, juga mengapresiasi inisiatif Agus Aras yang turun langsung menemui warga dalam agenda reses di Bontang. Sumardi menilai, kerja sama antara pemerintah kota dan provinsi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan banjir secara efektif.
“Saya dan Pak Agus Aras ini sama-sama dari Demokrat, jadi komunikasi lebih mudah. Kami bersama-sama berupaya atasi banjir sesuai kewenangan masing-masing,” pungkasnya.