Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Senin, 16 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Bendera Fiksi, Ketakutan Nyata

Di tengah semangat kemerdekaan, negara justru tampak panik oleh ekspresi simbolik yang tak sepenuhnya dimengerti.
Udex MundzirUdex Mundzir5 Agustus 2025 Editorial
Bendera one piece
Bendera One Piece berkibar di samping bendera Merah Putih (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Polemik bendera bajak laut tiba-tiba menjadi sorotan nasional menjelang peringatan HUT RI ke-80. Simbol Jolly Roger Topi Jerami dari serial One Piece—ikon budaya pop asal Jepang—berkibar di berbagai tempat.

Dari kendaraan pribadi, tiang rumah, hingga berdampingan dengan Merah Putih. Fenomena ini, yang viral sejak awal Agustus 2025, menyulut kontroversi hebat.

Negara merespons dengan razia, penyitaan, hingga peringatan hukum. Seolah-olah simbol fiksi tersebut merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara.

Respons ini justru memancing lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa langkah-langkah aparat telah melampaui batas yang wajar.

Termasuk penertiban mural dan sweeping bendera bajak laut di sejumlah daerah. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

Fakta ini menunjukkan betapa tipisnya toleransi negara terhadap simbol alternatif. Terutama yang dibaca sebagai suara ketidakpuasan, khususnya dari generasi muda.

Di sisi lain, pemerintah bersikukuh bahwa tindakan tegas diperlukan. Melalui Menko Polhukam, negara menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece bisa melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Apalagi bila ditempatkan di bawah Merah Putih. Posisi ini diperkuat oleh pasal-pasal yang menegaskan larangan memperlakukan simbol negara secara tidak hormat.

Namun, pendekatan legal-formal ini mengabaikan konteks sosial dan niat dari pengibar bendera itu sendiri.

Ironisnya, saat pemerintah membantah telah memerintahkan sweeping secara menyeluruh, aparat di lapangan tetap melakukan penyitaan dan penurunan bendera.

Di Tuban dan Sragen, warga yang menggambar mural atau mengibarkan bendera fiksi mendapat tekanan. Ini memperlihatkan disonansi antara narasi pejabat pusat dan aksi di lapangan.

Satu sisi ingin tampil bijak, sisi lain represif. Tidak mengherankan bila publik membaca ini sebagai bentuk ketakutan simbolik.

Bukan pertahanan prinsipil atas kehormatan negara, melainkan cerminan kecemasan politik.

Ketakutan ini juga digaungkan oleh sebagian politisi. Narasi bahwa pengibaran bendera bajak laut adalah “provokasi” atau “upaya menjatuhkan pemerintah” muncul dari sejumlah anggota DPR.

Baca Juga:
  • Integritas di Balik Gelar Akademik
  • Menag di Vatikan: Diplomasi Iman dan Kemanusiaan
  • Keadilan Dibelokkan oleh Kekuasaan
  • Alibi Efisiensi, Pilkada Tetap Harus Langsung

Sebagian bahkan menyebutnya sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Framing seperti ini hanya memperbesar kesan paranoid.

Padahal, tidak ada bukti konkret bahwa aksi simbolik ini diarahkan untuk menggulingkan kekuasaan atau menggantikan identitas nasional.

Yang justru menarik adalah analisis dari kalangan akademisi. Seorang dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya menafsirkan fenomena ini sebagai ekspresi kegelisahan anak muda yang merasa tidak didengar.

Bendera Topi Jerami dipahami sebagai lambang perlawanan terhadap otoritas yang dianggap tidak adil. Sebuah resonansi yang memang melekat dalam cerita One Piece.

Dalam konteks ini, simbol fiksi menjadi medium pesan sosial. Bentuk kritik yang tidak frontal, namun cukup mengganggu sistem yang terlalu sensitif.

Di antara kecaman dan razia, muncul pula diskursus hukum yang memperlihatkan ambiguitas.

Media seperti Hukumonline menjelaskan bahwa UU 24/2009 memang melarang simbol negara diposisikan di bawah lambang lain.

Namun, yang diatur secara eksplisit adalah posisi Merah Putih terhadap lambang negara lain—bukan bendera fiksi.

Ini menempatkan perdebatan pada wilayah tafsir, bukan pelanggaran absolut.

Artinya, isu utamanya bukan pada keberadaan bendera One Piece. Melainkan pada tata letaknya yang dipersoalkan ketika bersanding dengan Merah Putih.

Amnesty dan kelompok pro-ekspresi menegaskan bahwa tindakan warga mengibarkan bendera fiksi bukanlah makar atau penghinaan terhadap negara.

Tetapi ekspresi damai yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional seperti ICCPR.

Pendekatan ini menuntut negara agar tidak gegabah dalam merespons ekspresi budaya pop.

Artikel Terkait:
  • Kenaikan Harga BBM dan Tantangan Ketahanan Energi
  • Siapa Kenyang dari Proyek Makan Bergizi?
  • Korupsi Kuota Haji Tak Boleh Dimaafkan
  • Bahlil dan Wajah Baru Penjajahan

Dan mempertimbangkan porsi kebebasan sipil yang seharusnya dilindungi, bukan dicurigai.

Di sisi lain, masyarakat yang kontra mengingatkan bahwa momen peringatan kemerdekaan adalah ruang sakral.

Yang semestinya steril dari simbol lain. Namun argumen ini menjadi lemah saat disandingkan dengan fakta bahwa ekspresi tersebut lahir dari kecintaan terhadap kebebasan.

Bukan penghinaan terhadap kemerdekaan. Justru kemerdekaan yang sejati memungkinkan ruang kritik. Bahkan dalam bentuk yang tidak konvensional.

Fenomena bendera Jolly Roger Topi Jerami seharusnya dibaca sebagai sinyal sosial. Bukan sebagai perlawanan politis.

Negara yang percaya diri tidak akan terancam oleh simbol fiksi.

Sebaliknya, negara yang panik terhadap bentuk ekspresi semacam ini justru sedang menunjukkan krisis kepercayaan.

Baik terhadap rakyatnya sendiri maupun terhadap kekuatan simbol negara itu sendiri.

Bila simbol negara kuat, ia tidak akan goyah hanya karena selembar kain bergambar tengkorak.

Kesimpulannya, negara tidak perlu takut pada bendera fiksi.

Ketakutan berlebihan hanya memperlihatkan ketidakdewasaan dalam memahami dinamika sosial generasi muda.

Jangan Lewatkan:
  • Sikap PDIP: Antara Prinsip dan Kepentingan
  • Jangan Normalisasi Israel
  • Tabrani dan Jejak Madura untuk Bangsa
  • Ladang Ganja di Bromo: Polisi Tidak Tahu atau Tutup Mata?

Negara seharusnya mendengar, bukan membungkam.

Membuka ruang dialog, bukan menebar ancaman hukum.

Menghormati simbol negara tidak harus berarti memusuhi simbol budaya populer.

Di era digital dan hiper-ekspresif ini, tugas negara bukan menjadi polisi simbol.

Melainkan penjaga akal sehat dan kebebasan.

Kebebasan Ekspresi Kebudayaan Pop Polemik Nasional Politik identitas Simbol Negara
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleMitos dan Fakta Tentang Telur yang Perlu Kamu Tahu
Next Article Tempe, Superfood Lokal untuk Kesehatan dan Kecantikan

Informasi lainnya

Hibah untuk Aparat, Buat Apa?

12 Juli 2026

Ketika Pesta Dimulai Tanpa Penonton (Indonesia)

12 Juni 2026

Pesta Babi dan Sensor atas Luka Papua

17 Mei 2026

Sekolah Bukan Mesin Hafalan

13 Mei 2026

Gaji Dokter Tak Boleh Tertunda

12 Mei 2026

Dosen: Akademisi atau Aparatur?

5 Mei 2026
Paling Sering Dibaca

7 Rekomendasi Masakan Sehat untuk Bekal Anak Sekolah

Daily Tips Alfi Salamah

Enam Penyakit Hati dalam Islam dan Cara Menyembuhkannya

Islami Alfi Salamah

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 15 Persen pada 2024

Bisnis Alfi Salamah

Rebung Lebih Sehat dari Dugaan

Food Lisda Lisdiawati

Selamat Tinggal Agustus Kelabu: Tinggalkan Joget-joget di Istana

Editorial Udex Mundzir
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Jika Gibran Didiskualifikasi, Siapa Pengganti Wapres?

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Perlengkapan Pramuka Lengkap Mic Wireless Untuk Masjid Buku Anak Islami Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi