Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan larangan kegiatan study tour bagi sekolah-sekolah di wilayahnya. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban finansial orang tua siswa, tetapi menuai reaksi dari pelaku industri pariwisata yang khawatir akan dampak ekonominya.
Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dedi menyatakan bahwa sekolah tidak boleh lagi mengadakan study tour yang berpotensi membebani orang tua siswa.
“Sekolah tidak boleh lagi membebani orang tua dengan biaya study tour yang mahal. Fokus kita adalah pendidikan yang berkualitas tanpa memberatkan. Banyak orang tua yang mengeluh karena harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk perjalanan wisata sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, banyak sekolah yang menjadikan study tour sebagai ajang wisata, bukan sebagai bagian dari pembelajaran yang esensial. Hal ini dinilai justru mengalihkan fokus utama pendidikan di sekolah.
Kebijakan ini langsung mendapat tanggapan dari Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Jawa Barat, R. Rosana Bartaji. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa larangan ini bisa berdampak buruk pada industri pariwisata di Jawa Barat.
“Larangan study tour dapat menurunkan aktivitas pariwisata di Jawa Barat. Aktivitas pariwisata dirasakan langsung dampak ekonominya oleh masyarakat di lingkungan pariwisata tersebut. Potensi UMKM pun akan terganggu,” kata Rosana.
Menurutnya, sektor pariwisata merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Banyak masyarakat menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan, termasuk dari rombongan pelajar. Jika sekolah tidak lagi melakukan study tour, maka akan terjadi penurunan kunjungan ke berbagai destinasi wisata, yang otomatis akan berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, sebelumnya menargetkan 100 juta kunjungan wisatawan lokal dan 1 juta wisatawan mancanegara ke Jawa Barat. Dengan adanya kebijakan ini, banyak pihak mempertanyakan apakah target tersebut masih bisa tercapai.
Berdasarkan data, rombongan siswa yang melakukan study tour selalu menjadi salah satu kontributor dalam jumlah kunjungan wisatawan domestik. Jika kebijakan ini diterapkan secara penuh, maka jumlah kunjungan bisa mengalami penurunan signifikan.
Di kalangan masyarakat, kebijakan ini menuai respons beragam. Sejumlah orang tua siswa menyambut baik keputusan Dedi Mulyadi karena merasa tidak lagi terbebani dengan biaya study tour yang kadang mencapai jutaan rupiah. Namun, di sisi lain, para pelaku usaha di sektor pariwisata merasa kebijakan ini seharusnya dikaji lebih dalam agar tidak merugikan pihak lain.
Dedi Mulyadi berencana mengeluarkan surat edaran resmi terkait larangan ini dalam waktu dekat. Ia juga menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi sekolah yang tetap mengadakan study tour di luar kebijakan yang ditetapkan.
Sementara itu, Asparnas Jabar dan pelaku industri pariwisata berharap adanya dialog dengan pemerintah agar dapat menemukan solusi terbaik. Mereka mengusulkan agar study tour tetap bisa dilakukan dengan pengawasan ketat dan biaya yang lebih terjangkau bagi orang tua siswa, atau dengan destinasi yang hanya terbatas di lingkungan Jawa Barat.
Polemik ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Akankah kebijakan ini benar-benar membawa dampak positif bagi pendidikan, atau justru merugikan sektor ekonomi lokal?