Paser – Anggota DPRD Kabupaten Paser Ikhwan Antasari meminta pemerintah daerah untuk menggelar festival yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ikhwan Antasari meminta…

Paser – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyepakati pembahasan 12 rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) pada 2024. “Propemperda tahun 2024…

Kita menginginkan kesetaraan bagi pekerja kita, terutama dalam hal upah, kata Salehuddin.

Dengan menjaga kesehatan, kita dapat menikmati setiap momen dengan lebih baik dan mencapai potensi penuh, kata Reza.

Empat pilar ini bertujuan untuk memperkuat rasa cinta dan kebanggaan kepada tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, kata Nanda.

Setelah perjanjian habis, seharusnya aset dikembalikan kepada Pemprov Kaltim, kata Nidya.

Saya berharap adanya keadilan bagi pekerja kita, terutama terkait upah ini. Besarannya kami percayakan kepada Dewan Pengupahan, kata Salehuddin.

DPRD Kaltim menjalankan 3 fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, kata Ali Hamdi.

PT KPC sangat antusias, terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 35 Tahun 2023, kata Sapto.

Mengingat pentingnya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pansus sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian, kata Sapto.