Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mewajibkan seluruh satuan pendidikan untuk menyediakan kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) kepramukaan atau kepanduan lainnya. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025 yang merupakan revisi atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyatakan bahwa kehadiran kegiatan kepramukaan menjadi bagian dari penguatan karakter siswa di sekolah.
“Pada Permendikdasmen ini terdapat klausul bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan kegiatan kepramukaan atau kegiatan kepanduan lainnya,” ujar Toni dalam webinar sosialisasi Permendikdasmen tersebut yang disiarkan secara langsung di YouTube, Selasa (22/7/2025).
Menurut Toni, ekstrakurikuler kepramukaan menjadi salah satu sarana penting dalam pembentukan kepribadian siswa. Melalui ekskul ini, siswa dapat mengembangkan potensi minat dan bakat, meningkatkan kemampuan kerja sama, serta membangun kemandirian dan tanggung jawab sosial.
Senada dengan itu, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Laksmi Dewi, menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan diwajibkan memiliki minimal satu jenis ekstrakurikuler yang mengarah pada kegiatan kepramukaan atau kepanduan.
“Satuan pendidikan sekurang-kurangnya menyediakan ekstrakurikuler kepramukaan dan kepanduan lainnya jadi minimal satu ekstrakurikuler ini,” kata Laksmi.
Laksmi juga menekankan bahwa kegiatan ekstrakurikuler harus dilaksanakan di bawah bimbingan dan pengawasan pihak sekolah serta melibatkan pembina yang kompeten. Selain itu, sekolah tetap dibebaskan mengembangkan lebih dari satu jenis kegiatan ekstrakurikuler sesuai kebutuhan siswa.
Permendikdasmen 13 Tahun 2025 juga mengatur jenis-jenis ekstrakurikuler lain yang dapat dikembangkan, antara lain kegiatan krida seperti Palang Merah Remaja (PMR), Paskibra, serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); karya ilmiah seperti KIR; olah bakat dan minat seperti seni, olahraga, jurnalistik, dan teknologi; serta kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang relevan dengan pendidikan karakter.
Dengan penerbitan aturan ini, pemerintah berharap kegiatan ekstrakurikuler dapat lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan dan memperkuat peran sekolah sebagai ruang pembentukan karakter peserta didik.