Raja Ampat – Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menguak suara langsung dari masyarakat setempat mengenai polemik tambang nikel. Didampingi Gubernur Elisa Kambu dan Bupati Abdul Faris Umlati, Bahlil bertemu warga dan mendengar aspirasi yang mayoritas menolak penutupan tambang.
Dalam keterangan resmi pada Senin (9/6/2025), Bahlil menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan respons atas maraknya isu di media sosial terkait kondisi tambang yang dikelola PT Gag Nikel. Ia menegaskan pentingnya mendapatkan informasi langsung dari lapangan guna memperoleh gambaran objektif.
Gubernur Elisa Kambu mengatakan, beberapa video viral yang menggambarkan kerusakan lingkungan belum tentu berasal dari lokasi tambang Pulau Gag. “Kita pastikan dulu, mungkin video itu bukan dari Gag. Ketika kami datang, masyarakat di sana menangis meminta agar tambang tidak ditutup,” ucapnya.
Menurutnya, aktivitas pertambangan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, baik dari sisi ekonomi maupun infrastruktur sosial. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mengikuti kehendak rakyat sebagai bentuk demokrasi partisipatif.
Hal senada disampaikan Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati. Ia menyatakan masyarakat Pulau Gag menggantungkan kehidupan mereka dari kegiatan pertambangan. “Kami tidak setuju jika tambang ditutup, tapi pengawasan harus ditingkatkan, terutama terkait AMDAL,” ujar Faris.
Namun, di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), Anggawira, mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik. Ia menekankan bahwa tambang di Indonesia harus berjalan dengan prinsip keberlanjutan, inklusif, dan patuh pada hukum.
“Kita tidak sedang membahas tambang biasa. Ini adalah bagian dari rantai pasok teknologi masa depan, seperti baterai kendaraan listrik dan transisi energi bersih,” jelas Anggawira.
Ia juga menggarisbawahi kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB nasional yang mencapai 6–7%, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah dinilai perlu memperkuat pengawasan dan transparansi dalam setiap aktivitas tambang.
Polemik tambang Pulau Gag menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial.