Bogor – Kawasan wisata Hibisc Fantasy Puncak, yang baru beroperasi selama empat bulan, resmi dibongkar atas instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pembongkaran ini dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran, termasuk perluasan lahan yang melebihi izin dan dampaknya terhadap lingkungan.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pembongkaran ini. Menurutnya, proyek tersebut dijalankan oleh PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ), anak perusahaan BUMD Jawa Barat, tanpa mekanisme yang mengikat Pemprov Jabar untuk memberikan kompensasi.
“Risiko sudah ditanggung pemodal,” ujar Dedi saat meninjau lokasi pada Kamis (6/3/2025). Ia menambahkan bahwa jika ada mekanisme yang mengharuskan Pemprov mengganti rugi, nilainya bisa mencapai Rp40 miliar. Namun, karena proyek ini dikelola anak perusahaan BUMD, maka tidak ada keterkaitan langsung dengan pemerintah provinsi.
Berdasarkan investigasi, Hibisc Fantasy Puncak awalnya hanya memiliki izin untuk mengelola lahan seluas 4.800 meter persegi, tetapi dalam praktiknya meluas hingga 15.000 meter persegi. Bahkan, bangunan mencapai area pinggir sungai dan perkebunan teh milik PTPN. Pelanggaran ini sudah diperingatkan sejak awal beroperasi, namun pengelola tetap menjalankan operasionalnya dengan dalih memiliki izin dasar dan sedang melengkapi dokumen perizinan.
“Banyak pelanggarannya, mulai dari lingkungan hingga ketinggian bangunan yang tidak sesuai aturan,” tegas Dedi.
Sejak dibuka pada 11 Desember 2024, lokasi ini sudah mendapat teguran dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Bahkan sehari setelah pembukaan, Pemkab Bogor langsung menyegel sebagian area wisata. Namun, pihak pengelola tetap beroperasi dengan alasan masih dalam proses penyelesaian izin.
Manajer Hibisc Fantasy Puncak, Andi Afriansyah, sempat mengklaim bahwa hanya beberapa wahana yang terkena penyegelan, sedangkan operasional lainnya tetap berjalan. “Kami tetap diizinkan buka sambil melengkapi proses perizinan yang belum selesai,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya.
Setelah pembongkaran selesai, Pemprov Jabar berencana mengembalikan kawasan ini ke fungsi awalnya sebagai area hijau. Dedi menegaskan bahwa lahan tersebut akan direhabilitasi menjadi hutan yang dikelola pemerintah provinsi untuk mengembalikan keseimbangan ekologis.
“Kami akan hijaukan dan hutankan kembali kawasan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur PT JLJ, Angga Kusnan, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan tempat wisata ini. “Kami akan melakukan kajian ulang agar kehadiran objek wisata yang bertujuan untuk keberlanjutan lingkungan tidak malah membuat resah masyarakat,” katanya.
Keputusan ini diharapkan menjadi peringatan bagi pengelola wisata lainnya agar patuh terhadap regulasi lingkungan dan tata ruang yang berlaku.