Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan tiga strategi utama untuk mengatasi kekurangan tenaga pustakawan profesional di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam peringatan Hari Pustakawan Nasional yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Mu’ti menjelaskan bahwa profesi pustakawan masih belum populer di kalangan generasi muda, karena kerap dianggap sebagai pekerjaan yang sunyi dan minim sorotan publik. Padahal, keberadaan pustakawan sangat penting dalam mendukung literasi dan pendidikan nasional.
“Kekurangan pustakawan memang menjadi tantangan yang harus dijawab bersama-sama, karena bekerja di perpustakaan menjadi profesi yang tidak terkenal dan nyaris tanpa publikasi,” ujar Mu’ti.
Langkah pertama yang diusulkan adalah menambah program studi (prodi) ilmu perpustakaan di berbagai perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).
“Ini nanti kami akan bicara dengan Mendiktisaintek untuk prodi-prodi perpustakaan menurut saya perlu ditambah,” tegasnya.
Langkah kedua, menurut Mu’ti, adalah keberpihakan pemerintah dalam membuka formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk pustakawan sebagai tenaga kependidikan. Hal ini dinilai sejalan dengan aspirasi dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang meminta adanya kepastian karier dan status profesional bagi pustakawan.
“Perlu ada keberpihakan dari pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Ketua IPI, untuk ada pengangkatan pustakawan sebagai bagian dari tenaga kependidikan, ada formasinya disediakan,” tambahnya.
Strategi ketiga yang akan diambil adalah pelatihan dasar kepustakawanan bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengelola perpustakaan sekolah. Mu’ti menyadari bahwa banyak guru yang menjalankan peran pustakawan tanpa bekal pendidikan formal di bidang tersebut.
“Sekarang ini kan pustakawan di sekolah itu biasanya guru yang diberikan tugas tertentu. Guru ini harus dilatih,” jelasnya.
Pelatihan ini rencananya akan menggunakan fasilitas Balai Guru Penggerak sebagai pusat pelatihan. Kemendikdasmen akan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan IPI untuk memastikan standar pelatihan sesuai kebutuhan dasar pengelolaan perpustakaan.
Dengan ketiga langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat posisi pustakawan di sistem pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, terutama di sekolah-sekolah.