Polemik publik tengah mengemuka setelah tagar #IndonesiaGelap menjadi viral di media sosial dan mewarnai aksi demonstrasi selama dua hari terakhir. Gerakan ini diinisiasi oleh mahasiswa dan sejumlah koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk kritik terhadap kondisi negara yang dinilai memburuk.
Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Pemerintah, kata dia, tetap menghargai kebebasan berpendapat, tetapi ia meminta agar aksi ini tidak menggiring opini yang menyesatkan.
“Tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan. Apa yang sebenarnya terjadi itu tidak seperti yang dikatakan. Mana, nggak ada Indonesia gelap gitu loh,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/02/2025).
Ia menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini sedang berupaya membawa Indonesia menuju arah kebangkitan, bukan keterpurukan. Menurutnya, meskipun baru berjalan seratus hari, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mencari solusi atas berbagai persoalan.
“Kita harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama. Pemerintahan Pak Prabowo baru berjalan 100 hari, masih banyak masalah, tapi lihatlah, kita terus-menerus mencari cara dan solusi,” katanya menambahkan.
Aksi bertajuk “Indonesia Gelap” digelar sejak Senin (17/02/2025) hingga Selasa (18/02/2025) di berbagai daerah. Di Jakarta, aksi terpusat di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Sedikitnya 1.623 personel dikerahkan untuk menjaga ketertiban, sementara Jalan Medan Merdeka Barat ditutup menggunakan beton pembatas guna mengantisipasi massa aksi yang mendekat ke Istana Negara.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga terjadi di Wamena, Papua. Demonstrasi ini sempat diwarnai ketegangan ketika polisi membubarkan massa yang terdiri dari pelajar. Mereka menyuarakan tuntutan pendidikan gratis dan meminta penarikan aparat militer dari Papua.
Tagar #IndonesiaGelap pun sempat menjadi trending topic di platform media sosial X (dulu Twitter). Banyak warganet mengaitkan aksi ini dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Pemerintah menegaskan tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat dan menjamin bahwa program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan tetap berjalan meskipun dilakukan efisiensi anggaran.
Di tengah riuhnya aksi dan perdebatan di ruang publik, sikap terbuka terhadap kritik sekaligus menjaga optimisme menjadi kunci agar bangsa ini tetap melangkah ke depan. Pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa bersinergi untuk menciptakan solusi nyata bagi masa depan Indonesia yang lebih baik.