Samarinda – Gelombang kegelisahan orang tua murid berujung pada temuan mengejutkan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang mengungkap penyimpangan dalam praktik penggalangan dana di sejumlah SMA dan SMK negeri,Rabu (30/4/2025), di Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, bersama tim asistennya, menyerahkan dokumen hasil investigasi tersebut secara langsung kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Dalam dokumen itu, Ombudsman memaparkan temuan pelanggaran, analisis mendalam, serta sejumlah saran perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas sektor pendidikan.
Investigasi dilakukan melalui mekanisme Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap 10 sekolah negeri tingkat SMA/SMK di berbagai kabupaten/kota di Kaltim. Pemeriksaan ini dipicu oleh keluhan masyarakat atas adanya pungutan wajib untuk kegiatan wisuda dan perpisahan sekolah, yang dianggap membebani wali murid.
Ombudsman menemukan bahwa sejumlah satuan pendidikan melakukan pungutan lewat komite sekolah, namun tidak sesuai dengan regulasi. Dana dikumpulkan secara wajib, tanpa mekanisme sukarela, melanggar Permendikbud No. 75 Tahun 2016 yang melarang komite sekolah memungut dana dari peserta didik maupun wali murid.
“Beberapa sekolah mengabaikan ketentuan pemerintah pusat maupun edaran gubernur terkait larangan pungutan wisuda. Ini bentuk maladministrasi yang serius,” ungkap Mulyadin.
Tak hanya itu, praktik ini dinilai bertentangan dengan Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No. 14 Tahun 2023 dan Surat Edaran Gubernur Kaltim No. 400.3.1/775/Tahun 2024, yang secara tegas melarang pungutan wajib untuk seremoni sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan, Ombudsman mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menyusun usulan Peraturan Gubernur tentang larangan pungutan di SMA/SMK serta mengeluarkan Surat Edaran dan kanal pengaduan tahunan untuk mencegah pelanggaran serupa.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim menyampaikan apresiasi atas program pendidikan yang telah berjalan, namun menekankan pentingnya pengawasan. “Langkah ini penting untuk memastikan praktik pendidikan di Kaltim bersih dari beban tak sah bagi masyarakat,” tegas Mulyadin.
Dengan penyerahan laporan ini, diharapkan tata kelola pendidikan di Kalimantan Timur dapat bergerak menuju sistem yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan peserta didik serta keluarganya.