Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perubahan desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Arahan ini bertujuan menghadirkan konsep bangunan yang lebih kokoh dan modern, mencerminkan citra Indonesia sebagai negara yang kuat dan maju.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa desain awal kedua gedung tersebut sebelumnya ditentukan melalui sayembara pada 2022. Namun, dengan adanya arahan baru dari Presiden, desain dasar akan diperbarui pada tahun ini. “Presiden ingin gedung yang mencerminkan kekuatan dan modernitas Indonesia,” ujar Diana di Jakarta, Jumat (07/02/2025).
Proyek infrastruktur baru di IKN akan dikelola oleh Otorita IKN (OIKN), sementara Kementerian PUPR tetap bertanggung jawab untuk proyek-proyek yang belum dialihkan, seperti Jalan Tol Akses IKN dan Bandara VVIP IKN. Meski begitu, Diana mengakui tantangan terkait pembayaran biaya konstruksi akibat adanya pemangkasan anggaran infrastruktur.
Instruksi Presiden Prabowo melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 memangkas anggaran infrastruktur dari Rp90,93 triliun menjadi Rp22,3 triliun. Anggaran untuk proyek prioritas IKN hanya dialokasikan Rp6 triliun tahun ini. Untuk proyek dengan progres di atas 50%, pembayaran biaya konstruksi akan diupayakan tuntas pada semester pertama 2025. Sementara proyek di bawah 50% akan mengalami rekomposisi waktu pembayaran agar tidak terhenti.
“Rekomposisi ini penting untuk mencegah proyek mangkrak, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelas Diana. Hingga akhir 2024, perkembangan infrastruktur IKN mencapai 87,9% dengan total anggaran Rp40,29 triliun. Namun, proyek seperti Jalan Tol Akses IKN diprediksi tidak selesai tahun ini karena fokus pemerintah beralih ke pelelangan proyek gedung legislatif dan yudikatif.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa infrastruktur IKN dibangun tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan baru Indonesia di era modern.