Kukar – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) eksekutif Pemerintah Kabupaten Kukar yang digelar di Aula Bappeda Kukar, Tenggarong, Selasa (1/7/2025) sore. Rakor ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan pelaksanaan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik dengan seluruh perangkat daerah.
Rapat dipandu oleh Sekretaris Daerah Kukar Sunggono dan diikuti oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinas, badan, instansi, kantor, lembaga, camat, lurah, dan kepala desa. Sebagian peserta hadir secara virtual guna memastikan jangkauan koordinasi yang merata di seluruh wilayah Kukar.
Bupati Aulia menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan lanjutan dari sosialisasi sebelumnya yang dilakukan oleh DPRD Kukar. Dalam forum ini, ia menegaskan penjabaran lebih detail terkait visi, misi, serta 17 program prioritas yang menjadi fondasi utama pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
“Dalam visi baru ini, kami menambahkan frasa ‘Terbaik’ untuk menegaskan komitmen terhadap kerja nyata dan prestasi yang terbukti,” ujar Aulia selepas acara.
Ia menjelaskan bahwa penambahan kata “Terbaik” menandakan eskalasi program yang bukan hanya bertambah dalam jumlah, tetapi juga meningkat dalam kualitas dan dampaknya bagi masyarakat. Di antara program prioritas yang disorot adalah layanan berobat gratis cukup dengan KTP serta pendidikan gratis lengkap dengan seragam sekolah untuk siswa SD hingga SMA.
Bupati juga menekankan pentingnya akselerasi pelaksanaan program-program tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurutnya, sinergi dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar target pembangunan bisa tercapai secara efektif.
“Kami ingin Rakor ini menjadi momentum bersama dalam memperkuat komitmen mempercepat realisasi program strategis demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kukar,” tambahnya.
Diharapkan, dengan penyelarasan yang kuat antar seluruh unsur pemerintah daerah, visi Kukar Idaman Terbaik dapat diwujudkan secara terukur dan berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi agar implementasi program sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.