Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menjadi solusi gizi bagi jutaan masyarakat Indonesia. Namun, lebih dari itu, program ini juga dapat menjadi peluang besar untuk mendorong perekonomian daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menegaskan bahwa dapur MBG sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal. Ia menyoroti pentingnya melibatkan UMKM pangan sebagai pemasok bahan pokok, seperti beras, ayam, telur, ikan, dan sayuran, untuk memenuhi kebutuhan dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia.
“Dengan menggandeng UMKM pangan setempat, maka SPPG bisa beroperasi efisien dan mendapatkan pasokan bahan pokok yang masih segar untuk diolah,” ujar Rina Sa’adah pada Sabtu (01/02/2025).
Menurutnya, dengan menjadikan UMKM sebagai mitra, dapur MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas.
Rina Sa’adah menilai bahwa keterlibatan UMKM dalam program MBG dapat menciptakan multiplier effect yang nyata. Ketika dapur MBG membeli bahan pangan dari UMKM setempat, permintaan terhadap produk-produk lokal akan meningkat.
“Beroperasinya dapur MBG akan menumbuhkan permintaan beras, daging ayam, telur, ikan, serta aneka sayuran di berbagai daerah. Jika SPPG menjalin kerja sama dengan UMKM pangan, roda ekonomi daerah bisa bergerak lebih cepat,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa kerja sama ini bisa membantu mengatasi permasalahan distribusi pangan yang selama ini menjadi kendala bagi petani dan peternak kecil. Dengan adanya pasar yang pasti melalui SPPG, para produsen pangan tidak lagi harus menghadapi biaya transportasi tinggi untuk menjual hasil panen mereka ke pasar induk.
“Banyak petani dan peternak mengeluhkan tingginya biaya transportasi. Dengan adanya dapur MBG yang bekerja sama dengan UMKM lokal, mereka bisa langsung menjual produknya tanpa harus melewati rantai distribusi yang panjang,” tambahnya.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program MBG di tahun 2025, dengan target 15–17,5 juta penerima manfaat. Saat ini, usulan penambahan anggaran hingga Rp100 triliun sedang dibahas, yang akan memperluas cakupan hingga 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025.
Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 5.000 dapur SPPG akan dibangun untuk mendukung program ini. Dari jumlah tersebut, 1.542 unit akan dibangun langsung oleh BGN, sementara 3.458 unit lainnya akan bekerja sama dengan lembaga negara dan pihak ketiga. Hingga kini, sudah ada 937 dapur SPPG yang beroperasi di 26 provinsi, melayani 3.000 penerima manfaat per hari.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh bahan pokok yang digunakan dalam program MBG harus berasal dari dalam negeri. Ia melarang impor bahan pangan untuk MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani, peternak, dan nelayan lokal.
Rina Sa’adah mengapresiasi kebijakan ini dan mengajak UMKM untuk memanfaatkan peluang ini dengan serius.
“Saya berharap UMKM pangan bisa menangkap peluang ini dengan baik agar usahanya berkembang. Ini momentum bagi UMKM untuk tumbuh lebih besar dengan adanya kepastian pasar dari program MBG,” tegasnya.
Ia juga berharap agar pemerintah dan Badan Gizi Nasional memastikan bahwa pelaksanaan program ini benar-benar berpihak pada ekonomi rakyat, bukan hanya sekadar program bantuan sosial jangka pendek.
Program MBG bukan hanya sekadar upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi ekonomi yang dapat menggerakkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan petani serta produsen pangan lokal.
Jika dapur MBG benar-benar melibatkan UMKM sesuai harapan Rina Sa’adah, maka manfaatnya akan terasa lebih luas—bukan hanya bagi penerima makanan bergizi, tetapi juga bagi ribuan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan menembus pasar.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, UMKM, dan pelaku usaha pangan, program MBG berpotensi menjadi salah satu kebijakan strategis yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional.