Kukar – Di bawah sorotan lampu Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, atmosfer penuh khidmat menyelimuti prosesi serah terima jabatan Kepala BPK dari Agus Priyono kepada Mochammad Suharyanto. Acara yang berlangsung pada Jumat (7/3/2025) tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H Sunggono, serta disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pergantian pimpinan bukan sekadar seremoni formal, melainkan momentum penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
“Momen ini harus digunakan sebaik mungkin untuk terus menjalin komunikasi, membangun sinergi dan kolaborasi dalam membangun Kaltim yang berkualitas,” ujar Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga budaya organisasi BPK yang kokoh pada pilar independensi, integritas, dan profesionalisme agar kepercayaan publik terhadap institusi ini terus meningkat.
Sekda Kukar H Sunggono, dalam wawancaranya seusai acara, menyampaikan apresiasi dan harapannya terhadap pergantian kepala BPK tersebut. Ia menilai, kehadiran pimpinan baru membawa semangat baru dalam mendukung sinergi antara BPK dan pemerintah daerah, khususnya Kukar.
“Atas nama pemerintah daerah dan pribadi, saya menyampaikan selamat mengemban tugas kepada Bapak Mochammad Suharyanto. Semoga dapat terus memperkuat sinergi dengan Kukar dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ucap Sunggono.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Agus Priyono atas dedikasinya selama menjabat, serta kontribusi dalam membangun hubungan kelembagaan yang solid dengan Pemkab Kukar.
Turut mendampingi Sekda Kukar dalam kegiatan ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukotjo, yang juga menyampaikan kesiapan Pemkab Kukar untuk terus berkolaborasi dengan BPK dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pergantian pimpinan ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antarinstansi di Kalimantan Timur dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, dan bersih.