Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Sumaryono menyoroti keterlambatan pembayaran insentif bagi para Imam masjid dan mubalig yang aktif di Kota Taman ini. Menurut Sumaryono, keterlambatan ini telah membuat banyak Imam masjid dan mubalig banyak mengeluh.
“Banyak mubalig dan imam masjid mengeluh ke saya. Pembayaran insentif yang seharusnya mereka terima belum datang cair selama tiga bulan terakhir ini,” ungkap Sumaryono, Senin (11/9/2023).
Sumaryono mengatakan anggaran untuk insentif tersebut telah tersedia. Ia menyampaikan permintaan tersebut kepada Wali Kota Bontang dan Sekretaris Daerah agar segera mencairkan insentif yang seharusnya diberikan kepada pemangku kepentingan sosial ini.
“Saya minta kepada saudara wali kota dan sekretaris Daerah kota Bontang untuk segera selesaikan pembayaran ini,” tegasnya.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengungkapkan bahwa insentif ini telah digarap oleh Pemerintah Kota Bontang untuk sejumlah pemangku kepentingan sosial, termasuk Ketua Rukun Tetangga (RT), imam masjid, guru ngaji, mubalig, dan pendeta. Selain itu, insentif ini diharapkan dapat membantu mereka dalam menjalankan tugas sosial mereka dengan lebih baik.
“Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meringankan beban finansial para pemangku kepentingan sosial. Ini bentuk kepedulian saya untuk para imam masjid dan para mubalig
Biar dalam berjuang urusan dapur lancar,” terang anggota Komisi II DPRD Kota Bontang ini.
Pemerintah Kota Bontang saat ini tengah berupaya menyiapkan alokasi anggaran tambahan, yang rencananya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.
Rencana kenaikan insentif ini diperkirakan akan memberikan tambahan sebesar Rp100.000 per bulan bagi setiap individu yang memegang peran tersebut. Dengan peningkatan ini, setiap penerima insentif akan menerima sejumlah Rp1.100.000 setiap bulan.
Harapannya, peningkatan alokasi anggaran ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Langkah ini dianggap sebagai langkah positif yang diambil oleh pemerintah dalam mendukung pemangku kepentingan sosial yang berperan penting dalam komunitas Kota Bontang.