Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi meluncurkan Buku Himpunan Fatwa Haji MUI pada Ahad (27/7/2025) malam di Jakarta. Buku ini berisi rangkuman fatwa-fatwa MUI yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji, mulai dari aspek fikih manasik hingga pengelolaan keuangan haji yang sesuai prinsip syariah.
Peluncuran ini juga disertai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPKH dan Komisi Fatwa MUI. Langkah ini bertujuan memperkuat landasan syariah dalam pengelolaan dana haji sekaligus memberi kemudahan bagi jamaah haji Indonesia dalam memahami serta menjalankan ibadah secara benar menurut tuntunan agama.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menyampaikan penghargaan kepada MUI atas kontribusi strategis dalam penyusunan fatwa-fatwa tersebut.
“Kami di BPKH tentu sangat berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa, yang terus memberikan guidance, arahan, dan acuan kebijakan dalam pengelolaan keuangan haji sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014,” ujar Harry.
Menurut Harry, prinsip utama dalam pengelolaan dana haji adalah syariah, dan hal itu dijalankan BPKH berdasarkan ketetapan-ketetapan fatwa dari MUI. Ia menekankan bahwa prinsip syariah bukan hanya memastikan keamanan dan likuiditas dana haji, tetapi juga memberikan ketenangan bagi para calon jamaah karena dana mereka dikelola sesuai ajaran Islam.
Dalam kesempatan itu, Harry juga menegaskan komitmen lembaganya untuk mengacu sepenuhnya pada fatwa MUI dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
“Fatwa-fatwa MUI menjadi panduan penting bagi kami, mulai dari fatwa pendaftaran usia dini, pendalaman aspek keuangan syariah, hingga kerja sama dengan institusi keuangan syariah,” tambahnya.
Buku Himpunan Fatwa Haji MUI ini juga memuat panduan atas berbagai isu kontemporer terkait penyelenggaraan haji yang berkembang dari waktu ke waktu. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan umat Islam dalam memahami persoalan-persoalan fiqih dan teknis seputar ibadah haji di era modern.
Dengan hadirnya buku tersebut, BPKH dan MUI berharap dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan haji, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji nasional melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai syariah.