Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Langkah ini diambil menyusul hilangnya tiga orang jemaah haji asal Indonesia di Tanah Suci yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Evaluasi tersebut akan dilakukan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dalam waktu dekat. Cucun mengatakan, langkah evaluasi bukan hanya untuk menindaklanjuti kasus hilangnya tiga jemaah, tetapi mencakup seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Bukan hanya dorongan untuk mencari tiga WNI. Kita tugaskan dan pastikan status mereka ke pihak PPIH. Dalam minggu ini atau minggu depan, Timwas akan menggelar rapat evaluasi total,” ujar Cucun di kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, karena pelaksanaan haji telah masuk pengawasan Timwas lintas komisi, maka proses evaluasi dilakukan oleh panitia khusus (pansus), bukan hanya Komisi VIII DPR. Hal ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menangani permasalahan jemaah haji.
Cucun menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan haji, harus mengupayakan pencarian jemaah yang hilang secara maksimal.
“Kita minta kepada pemerintah, terutama Kemenag, untuk memastikan jemaah itu ditemukan bila masih hidup. Jika pun tidak, tetap harus ada kepastian bagi keluarga,” kata politisi PKB itu.
Ia menambahkan bahwa kepastian informasi bagi keluarga korban sangat penting dan menjadi bagian dari catatan evaluasi pelaksanaan haji 2025. Menurutnya, tidak boleh ada ketidakpastian dalam penanganan kasus semacam ini karena menyangkut hak dan rasa aman jemaah serta keluarganya.
Kehilangan tiga jemaah ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar masalah yang harus dibenahi dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait perlindungan dan pemantauan jemaah lansia atau dengan kondisi khusus seperti demensia.
Timwas Haji DPR juga telah melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan berbagai fasilitas layanan haji untuk mengawasi langsung pelayanan terhadap jemaah. Evaluasi yang akan digelar pekan ini diharapkan menjadi titik awal reformasi sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.