Jakarta – Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI menyoroti masih banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk bekerja ekstra, menyusul temuan bahwa sejumlah jemaah, termasuk pasangan suami istri, masih terpisah dalam penginapan meski berada dalam satu kloter.
Dalam pernyataan yang dikutip pada Rabu (28/5/2025), Cucun menyampaikan bahwa pihaknya telah sejak awal mengingatkan masalah ini, namun masih terus terjadi hingga kini. Ia menegaskan bahwa Kemenag sebagai pihak yang melakukan kontrak dengan penyedia layanan di Arab Saudi harus memastikan penyelesaian segera.
“Dari awal kita sudah peringatkan sampai sekarang, terus saya minta kepada Direktorat Jenderal yang mengurusi haji ini harus betul-betul bekerja ekstra dan pastikan tidak ada lagi cerita jemaah satu kloter bisa terbagi jadi lima sampai enam rumah,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan.
Timwas Haji DPR telah memulai keberangkatan ke Arab Saudi sejak Selasa (27/5/2025), dengan misi meninjau langsung pelaksanaan layanan haji, termasuk kesiapan menjelang Armuzna. Cucun menegaskan bahwa koordinasi antara tim pengawas dan petugas lapangan sangat penting untuk mendeteksi sejauh mana permasalahan pemisahan penginapan ini bisa ditangani sebelum puncak haji tiba.
“Kami DPR akan memastikan bahwa mereka (Kemenag) sudah sanggup siap menata ini dan tidak ada permasalahan,” tegasnya.
Menurut Cucun, jika masalah ini dibiarkan tanpa penyelesaian, berpotensi menimbulkan kericuhan saat pelaksanaan wukuf dan mobilisasi ke Mina. Ia menambahkan bahwa Timwas akan bergerak dari penginapan ke penginapan guna mengevaluasi kondisi aktual dan mencari solusi konkrit dalam waktu yang tersisa sekitar satu minggu.
Sistem layanan yang memisahkan penginapan jemaah ini berkaitan erat dengan pengaturan oleh delapan syarikah yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi. Walaupun sebagian penyebabnya berasal dari kebijakan otoritas Saudi, DPR RI menekankan bahwa Pemerintah Indonesia tetap harus mengambil langkah antisipatif demi kenyamanan jemaah.
Sementara itu, berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), hingga Selasa (27/5/2025) pukul 10:46 Waktu Arab Saudi, sebanyak 177.233 jemaah calon haji reguler Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Angka ini mencakup 87,17 persen dari total 203.320 jemaah yang dijadwalkan berangkat tahun ini.
Sebagian besar, yakni 165.447 jemaah, sudah berada di Mekkah, sementara 4.549 lainnya masih dalam perjalanan menuju kota suci tersebut.
Dengan kondisi ini, DPR RI melalui Timwas menegaskan komitmennya untuk mengawal secara langsung dan mendetail pelaksanaan haji demi memastikan pelayanan terhadap jemaah berjalan optimal.