Jakarta – Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI memulai tugas lapangan mereka di Arab Saudi sejak Selasa (27/5/2025), menyikapi sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan haji tahun ini. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah terpisahnya pasangan suami istri (pasutri) dan anggota keluarga dalam kloter maupun lokasi penginapan akibat sistem layanan baru.
Sistem yang digunakan Pemerintah Arab Saudi tahun ini menetapkan delapan syarikah sebagai penyedia layanan jemaah. Kebijakan ini berdampak signifikan pada pembagian kloter dan penempatan akomodasi yang menyebabkan sejumlah jemaah, termasuk pasutri, tidak lagi satu rombongan maupun tinggal di hotel yang sama.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memimpin langsung rombongan Timwas sebagai Amirul Hajj. Salah satu anggota Timwas, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa keberangkatan ini tidak hanya sebagai kunjungan seremonial, tetapi sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif.
“Kami mengawal layanan yang disiapkan pemerintah kepada jemaah haji Indonesia. Jika ditemukan persoalan, kami akan menyampaikan masukan yang konkret,” ujar Marwan.
Dalam kunjungan tersebut, Timwas fokus mengevaluasi kualitas layanan mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga kesiapan dan jumlah petugas haji. Menurut Marwan, pemisahan anggota keluarga akibat kebijakan syarikah menjadi salah satu masalah mendesak yang perlu diselesaikan sebelum puncak ibadah di Armuzna.
“Kita sudah menggelar pertemuan dengan pihak terkait, termasuk Dirjen Haji, pejabat Kemenag di Makkah dan Madinah, serta para syarikah. Mereka telah menyatakan komitmen untuk memfasilitasi pertemuan kembali anggota keluarga yang terpisah,” jelasnya.
Timwas juga memeriksa secara langsung kelayakan hotel, termasuk fasilitas dasar seperti air bersih, ketersediaan lift, jemuran pakaian, dan akses menuju Masjidil Haram. Layanan transportasi seperti bus salawat menjadi perhatian khusus, terutama bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas.
“Kami akan pastikan akses bus salawat ini tidak menyulitkan jemaah yang punya keterbatasan mobilitas,” tambah Marwan.
Aspek lain yang turut menjadi fokus Timwas adalah layanan konsumsi melalui jasa katering serta kesiapan petugas haji dalam mendampingi jemaah lanjut usia yang baru pertama kali ke luar negeri.
“Kita ingin memastikan petugas hadir dan tanggap ketika dibutuhkan. Jumlah mungkin sudah mencukupi, tapi efektivitasnya perlu kita pantau langsung,” ujarnya.
Kunjungan awal dilakukan di Madinah untuk meninjau situasi jemaah gelombang pertama. Selain itu, Timwas juga akan mengevaluasi jemaah haji khusus dan mengawasi potensi jemaah non-prosedural yang masih ditemukan akibat praktik penipuan.
“Kami terima laporan masih ada jemaah yang masuk tanpa prosedur resmi dan akhirnya dibuang ke Jeddah. Ini akan kami pastikan tidak terjadi lagi,” tegas Marwan.
Timwas akan berangkat secara bertahap sesuai kuota penerbangan, dengan gelombang lanjutan dijadwalkan pada 28, 30, dan 31 Mei 2025.