Samarinda – Menjelang akhir tahun 2024, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud mengidentifikasi tiga sektor krusial yang perlu perhatian mendalam demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasanuddin menilai ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi penopang utama kualitas hidup masyarakat Kaltim yang masih menghadapi berbagai tantangan serius.
Di sektor ekonomi, ia menegaskan bahwa upaya memperluas lapangan kerja harus segera dipercepat agar masyarakat Kaltim dapat merasakan manfaat dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
“Dengan sumber daya alam yang melimpah, sudah seharusnya kita mampu membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujar Hasanuddin beberapa hari lalu.
Hasanuddin menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan terjadi jika daya beli masyarakat meningkat. Menurutnya, kebijakan yang membuka peluang kerja akan memperkuat ekonomi dan mendorong kesejahteraan di Kaltim.
“Ketika masyarakat memiliki pendapatan yang layak, roda perekonomian akan berputar lebih cepat,” katanya.
Di sektor pendidikan, Hasanuddin menyoroti ketimpangan fasilitas dan kompetensi guru di beberapa wilayah yang dinilai menghambat mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
“Kita butuh upaya serius untuk meratakan kualitas pendidikan, terutama dari segi sarana fisik dan tenaga pendidik,” tegasnya.
Dalam bidang kesehatan, ia juga menyoroti angka stunting yang masih tinggi, mengindikasikan adanya masalah gizi kronis yang berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat Kaltim.
“Persoalan kesehatan seperti stunting harus segera diatasi, karena ini berakar pada masalah kemiskinan,” paparnya.
Hasanuddin memastikan DPRD Kaltim siap mendukung Pemprov melalui kebijakan yang solutif, baik dalam penganggaran, regulasi, maupun pengawasan. Baginya, sinergi antarlembaga adalah kunci untuk memajukan ketiga sektor ini.
“Tiga sektor ini adalah komitmen kami dalam mendorong perubahan,” imbuhnya.
Di momen Sumpah Pemuda ke-96, ia mengajak generasi muda Kaltim berperan aktif di masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial sesuai kemampuan, untuk berkontribusi pada pembangunan daerah tanpa harus terlibat langsung dalam politik.

