Sistem zonasi yang akan dihapus diharapkan tetap memberikan akses pendidikan yang adil dan merata, kebijakan baru tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
Kenaikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski demikian, Evita menegaskan ada peluang untuk revisi. Pasal 7 ayat 3 UU HPP membuka opsi pengubahan tarif PPN menjadi 5 hingga 15 persen.
Sidoarjo – KPU Kabupaten Sidoarjo bersama PPK, PPS dan KPPS mengikuti kegiatan Uji Beban dan simulasi Aplikasi Sirekap Nasional pada Kamis (21/11/2024). Anggota KPPS yang bertugas…
Cisayong – Polsek Cisayong ambil peran strategis dalam pengawasan pemilu melalui kehadiran Aiptu Iwan Ridwan P., S.H., M.H., sebagai narasumber utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis)…
Sidoarjo – Ada hal baru yang bakal diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pengiriman formulir C-Undangan bagi pemilih Pilkada 2024, bisa…
Sidoarjo – Pjs Bupati Sidoarjo Muhammad Isa Anshori bersama segenap jajaran Forkopimda Sidoarjo turut mendampingi kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI…
Tasikmalaya – Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali memukau dengan inovasi pembangunan. Melalui Roadshow Titikasi pada Selasa (19/11/2024), potensi lokal Tasikmalaya ditampilkan, dari sektor pertanian hingga agrowisata yang…
Jakarta – Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8% pada 2027. Proyeksi tersebut dipaparkan oleh Kementerian Investasi dengan asumsi pencapaian target investasi yang cukup tinggi…