Jakarta – Di tengah jalan panjang menuju pengakuan yang lebih luas, Pro Jurnalismedia Siber (PJS) memilih merapatkan barisan lebih dulu. Organisasi wartawan media siber itu menjadwalkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 pada 12 Mei 2026 mendatang di Jakarta.
Sebuah forum yang disebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan titik ukur penting sebelum melangkah ke tahapan besar pendaftaran sebagai konstituen Dewan Pers.
Rapimnas tersebut akan dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bersama para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam rapat itu, DPP ingin memotret secara utuh kesiapan struktur organisasi di daerah, terutama terkait pengumpulan data anggota, kelengkapan administrasi, hingga kesiapan kantor untuk keperluan verifikasi.
Forum ini juga diposisikan sebagai ruang konsolidasi agar target organisasi pada 2026 tidak berjalan tersendat di level pelaksanaan.
“Rapimnas ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ini adalah momentum penting untuk mengevaluasi persiapan kita menuju pendaftaran PJS sebagai Konstituen Dewan Pers. Kita harus memastikan semua berjalan sesuai rencana,” ujar Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba, Selasa (7/4/2026).
Mahmud menjelaskan, agenda pertama yang akan menjadi sorotan ialah evaluasi tahap awal persiapan pendaftaran ke Dewan Pers. Seluruh DPD diminta memaparkan perkembangan pengumpulan data anggota sesuai target dari DPP, termasuk hambatan yang dihadapi di masing-masing daerah. Menurutnya, pemetaan persoalan dari daerah penting agar organisasi tidak berjalan dengan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin mendengar langsung dari daerah. Apa yang sudah tercapai, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya. Ini penting agar kita bisa bergerak bersama dengan langkah yang terukur,” kata Mahmud.
Selain evaluasi kesiapan administrasi, Rapimnas juga akan mematangkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 PJS yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
Munas itu dinilai strategis karena berada dalam satu tarikan napas dengan agenda pendaftaran organisasi ke Dewan Pers. Dengan demikian, pembahasan teknis dan administratif Munas dipandang tak bisa dipisahkan dari peta besar perjuangan PJS sepanjang tahun ini.
Agenda lain yang tak kalah penting adalah penentuan daerah yang akan menjadi target verifikasi Dewan Pers, baik secara administratif maupun faktual. Penentuan ini akan sangat menentukan karena menyangkut kesiapan infrastruktur organisasi di tingkat daerah, mulai dari keberadaan kantor, kelengkapan dokumen, hingga dukungan operasional lainnya yang dibutuhkan saat proses verifikasi berlangsung.
“Verifikasi faktual dari Dewan Pers adalah tahapan yang sangat menentukan. Kami harus memastikan daerah yang ditunjuk benar-benar siap dari segi kantor, administrasi, dan seluruh kelengkapannya,” tegasnya.
Di sela agenda utama, DPP PJS juga akan menggelar peringatan sederhana hari ulang tahun ke-4 organisasi. Momen itu akan dipakai sebagai ruang refleksi atas perjalanan empat tahun PJS sekaligus mempertegas arah perjuangan pada tahun kelima. Untuk tahun ini, PJS mengusung tema, “Meneguhkan Integritas dan Kompetensi Wartawan untuk PJS yang Lebih Mandiri, Profesional dan Diakui.”
“Empat tahun bukan waktu yang singkat. Kita sudah melewati banyak hal. Dan di tahun kelima ini, kita akan membuktikan bahwa PJS layak menjadi bagian dari Konstituen Dewan Pers,” ungkapnya.
Rapimnas juga direncanakan menjadi panggung penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW). Kerja sama dengan BAZNAS diarahkan untuk membuka peluang program kesejahteraan bagi anggota, sedangkan kemitraan dengan LUKW ditujukan untuk memperkuat peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Kedua kerjasama ini sangat strategis. BAZNAS untuk kesejahteraan anggota, LUKW untuk kompetensi. Ini sejalan dengan visi PJS mewujudkan wartawan yang profesional dan sejahtera,” paparnya.
Untuk memastikan pembahasan berjalan efektif, pimpinan DPD diminta hadir dengan membawa laporan perkembangan pengumpulan data anggota, daftar kendala di daerah, rekap anggota yang siap didaftarkan, usulan terkait Munas ke-3, serta informasi kesiapan kantor DPD dalam menghadapi verifikasi faktual. Bagi pengurus yang berhalangan, DPP meminta agar mandat kehadiran dilimpahkan melalui surat kuasa kepada perwakilan lain yang ditunjuk.
Mahmud juga mengingatkan bahwa kehadiran pimpinan daerah menjadi penentu kuat atau tidaknya langkah bersama organisasi. Menurut dia, target besar PJS pada 2026 bukanlah pekerjaan satu-dua orang, melainkan hasil kerja kolektif dari pusat hingga daerah.
“Ini adalah perjuangan besar. Perjuangan yang membutuhkan kekompakan seluruh jajaran, dari DPP hingga DPC, dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin, dengan kerja keras dan solidaritas yang kuat, kita pasti bisa!” katanya.
Rapimnas bukan hanya forum evaluasi, melainkan juga penanda bahwa PJS sedang menyiapkan diri untuk memasuki fase yang lebih menentukan. Dari meja rapat di Jakarta, organisasi ini hendak memastikan bahwa langkah menuju Dewan Pers dibangun dengan kesiapan, disiplin, dan soliditas yang sama di seluruh daerah.