Samarinda – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isran Noor, berjuang untuk membangun kepercayaan dan menegaskan kepada masyarakat Eropa bahwa industri kelapa sawit di Indonesia tidak menyebabkan kerusakan pada hutan dan lingkungan.
Gubernur Isran menilai propaganda terkait industri kelapa sawit di Indonesia telah merusak hutan dan lingkungan hanya sebuah strategi bisnis belaka.
“Menurut saya, ini bukan persoalan lingkungan dan perusakan hutan, tapi kompetisi bisnis,” kata Gubernur Isran Noor dalam keterangan di Samarinda, Selasa (18/7/2023).
Penegasan Gubernur Kaltim tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Belanda dalam agenda memimpin delegasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Gubernur Isran Noor memberikan argumentasi bahwa tanaman kelapa sawit lebih ramah dari sisi lingkungan jika dibandingkan dengan bunga matahari.
Pertama karena sawit bisa bertahan hidup selama 25 tahun, bahkan 30 tahun. Selama itu pula, sawit tetap menjadi pohon, meski homogen.
Kalau bunga matahari yang banyak diproduksi di Eropa dipanen setiap enam bulan, dan setelah itu perlu lahan baru untuk menanam dengan cara membuka lahan hutan.
“Kalau sawit tidak. Selama 25 tahun dia akan tetap menjadi pohon untuk menahan hantaman panas matahari, penguapan terbatas dan kalau ada air hujan dia akan menyerap air,” ujar Gubernur Isran Noor.
Persaingan yang diyakini Ketua Umum APPSI itu adalah tentang produktivitas dan produksi. Sebab satu hektare sawit sama dengan 10 hektare minyak matahari. Jadi sesungguhnya, minyak matahari tidak mungkin bersaing dengan minyak sawit.
Isran mengungkapkan bahwa penanaman sawit juga selalu mengacu pada kaidah-kaidah lingkungan. Salah satunya, sawit tidak ditanam di kawasan hutan, tapi kawasan nonkehutanan, yakni areal penggunaan lainnya (APL).
Sayangnya, banyak kelompok-kelompok di dalam negeri yang justru memberikan data dan informasi yang salah kepada sejumlah lembaga lingkungan di Eropa.
Gubernur mengungkapkan produksi crude palm oil (CPO) Indonesia mencapai 55 juta ton per tahun. Sebesar 20 juta ton digunakan untuk keperluan dalam negeri sebagai bahan baku minyak goreng dan biodiesel. Sisanya diekspor.
“Dari 35 juta ton ekspor itu, hanya 8 persen yang diekspor ke Eropa, kecil sekali. Kalau saya dijadikan juru runding pemerintah, tidak usah saja ekspor ke Eropa,” katanya lagi.
Menjawab keluhan Ketua Umum APPSI itu, Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Belanda di Den Haag Mayerfas meminta agar produksi dan ekspor CPO ke Belanda dan Eropa tetap dilanjutkan.
“Tanpa sawit, mereka pasti sulit. Beberapa waktu lalu, ketika kita setop dua bulan, mereka (Eropa) teriak,” kata Dubes Mayerfas.
Belanda sendiri, kata Mayerfas, meniadi partner utama perdagangan Indonesia di Eropa.
Tahun lalu ekspor Indonesia mencapai 65 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan surplus sebesar 5 miliar dolar AS. Belanda juga merupakan investor terbesar Eropa ke Indonesia, termasuk besarnya kunjungan wisatawan ke Tanah Air. Jumlahnya berkisar 250 ribu per tahun. Wisatawan dari Belanda berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya Bali.
“Jadi laniutkan saja sawitnya Pak Gubernur. Yang pasti, Belanda akan terus memberi banyak nilai tambah secara ekonomi untuk Kaltim dan Indonesia,” kata Mayerfas pula.