Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid angkat bicara mengenai kenaikan drastis harga beras di pasaran. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak sosial ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh situasi ini, terutama pada kelompok masyarakat rentan.
Harga beras di pasar semakin tinggi. Pekan lalu harga beras di kisaran Rp15.000/kg. Rakyat sangat keberatan harga beras yang terus melambung.
“Kenaikan harga beras dapat memiliki dampak sosial ekonomi yang serius terutama pada kelompok masyarakat rentan,” ungkap Harun kepada media ini, Selasa (10/10/2023).
Politisi PKS juga menyoroti fakta bahwa kenaikan harga beras ini tidak membawa kesejahteraan kepada petani sebagai produsen. Harga gabah yang rendah membuat petani kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Yang aneh dengan kenaikan beras ini dijadikan alasan pemerintah dengan mengimpor beras sebanyak 5 juta ton,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan impor beras yang setiap tahun dilakukan membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan amanat UU 119/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meminta pemerintah menjaga dan melindungi petani dari berbagai kebijakan yang tidak pro kepada petani.
Selain itu, kini petani mendapatkan kado berat melalui SE 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang menetapkan harga beras dan gabah.
Surat Edaran (SE) ini membuktikan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak sensitif dengan jerih payah petani kecil yang berjuang luar biasa untuk menghidupi bangsa ini.
Sudah 3 tahun HPP tidak naik, Permendag 24 tahun 2020 masih dipakai sebagai pedoman penentuan di SE 47. Ini tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi kekinian yang dialami oleh petani.
“Pemerintah lewat Bapanas mengeluarkan penetapan harga beli gabah dari petani Rp4250 – Rp4650/kg. Faktualnya harga gabah kering panen di petani sudah di angka Rp5000 – Rp5300/kg,” ungkap Harun.
“Permendag 24/2020 masih di pakai untuk 2023. Apa adil ini? Apa berpihak kepada petani? Jelas-jelas tidak berpihak kepada petani,” ungkapnya
PKS mengusulkan agar Bapanas merevisi HPP yang di keluarkan melalui SE.Pertama untuk mengeluarkan HPP pada akhir tahun berjalan untuk HPP tahun berikutnya.
“Ini menandakan pemerintah gagal mengurus negara. Maka dari itu kita butuh perbaikan dan perubahan,” tegasnya.