Tasikmalaya — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, Syamsu Wijana, akhirnya memberikan penjelasan mengenai keterlambatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Santanamekar, Kecamatan Cisayong.
Melalui pesan WhatsApp yang diterima pada Selasa (12/11/2024) sore, Syamsu menyampaikan beberapa alasan teknis yang menyebabkan sertifikat tanah yang dijanjikan belum selesai.
Menurut Syamsu, proyek PTSL di Desa Santanamekar sudah berlangsung sejak 2021, namun sejumlah kendala administratif menghambat proses penyelesaian. Kendala-kendala tersebut termasuk berkas yang belum lengkap, kesalahan data pemohon, serta kendala teknis lainnya yang membutuhkan waktu perbaikan.
Syamsu menjelaskan bahwa beberapa berkas administrasi warga yang belum lengkap menyebabkan tertundanya proses verifikasi data. Selain itu, berbagai kesalahan pada data pemohon seperti kesalahan cetak nama, tanggal lahir, dan NIK yang belum valid dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi kendala yang memerlukan waktu tambahan untuk perbaikan.
“Data pemohon yang tidak valid dari Disdukcapil, serta kesalahan cetak seperti nama dan tanggal lahir, menjadi hambatan yang perlu segera kami perbaiki,” ujar Syamsu.
Kesalahan pada pemetaan bidang tanah juga menambah kompleksitas penyelesaian sertifikat tanah di Desa Santanamekar. Pemetaan ulang perlu dilakukan untuk memastikan sertifikat yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan kondisi lahan di lapangan, sehingga meminimalkan potensi sengketa tanah.
Seiring dengan keterlambatan dari Kantor Pertanahan, pihak desa Santanamekar belum memberikan penjelasan kepada warga terkait lamanya waktu penyelesaian sertifikat dalam program PTSL ini. Ketiadaan informasi dan komunikasi dari pemerintah desa membuat warga merasa semakin bingung dan kecewa, terutama karena mereka telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta sejak 2021.
Beberapa warga mengeluhkan minimnya penjelasan dari pihak desa mengenai progres proyek yang seharusnya dibantu pemerintah desa agar berjalan lebih cepat dan lancar. Ketidakjelasan dari pihak desa dan Kantah Tasikmalaya ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan warga.
“Kami sudah melengkapi berkas, membayar Rp250.000, tapi tidak ada kejelasan kapan sertifikat bisa keluar. Kami harap pemerintah desa atau Kantah bisa segera memberi jawaban,” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dengan semakin lamanya waktu tunggu, warga Desa Santanamekar berharap Kantor Pertanahan Tasikmalaya segera menyelesaikan perbaikan data, termasuk menindaklanjuti berkas yang dianggap belum lengkap. Mereka juga berharap pihak desa memberikan informasi yang transparan terkait kendala-kendala yang ada.
Syamsu Wijana menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan data agar sertifikat tanah bisa segera diterbitkan bagi warga Desa Santanamekar.
Ia juga mengimbau warga untuk memastikan kembali kelengkapan data dan validitas dokumen sesuai dengan catatan Disdukcapil untuk mempercepat proses verifikasi.