Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, mengambil peran penting dalam The 61st AALCO Annual Session yang digelar hari ini. Dalam acara Breakfast Meeting di Jakarta, Yasonna mengajak negara-negara Asia – Afrika yang tergabung dalam Asian – Africa Legal Consultative Organization (AALCO) untuk berdiskusi tentang sejumlah isu penting.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional, pemulihan aset, dan hukum laut, termasuk penangkapan ikan ilegal.
“Indonesia, sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, berperan aktif dalam memperjuangkan perlindungan sumber daya laut dan pemberantasan penangkapan ikan ilegal,” ungkap Yasonna, Senin (2/10/2023).
Dalam Sidang Tahunan kali ini, Indonesia mengusulkan agar penangkapan ikan ilegal dikategorikan sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara, bukan hanya sebagai masalah administratif.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran internasional tentang seriusnya masalah ini dan memperkuat kerja sama antarnegara dalam penindakan,” terangnya.
Yasonna juga menekankan peran penting AALCO sebagai organisasi antar-pemerintah di Asia Afrika yang memiliki kekuatan untuk mewakili kepentingan negara-negara anggota di berbagai bidang. AALCO telah aktif mendiskusikan isu-isu hukum internasional, hukum laut, hukum dagang, dan lain-lain sejak berdiri setahun setelah Konferensi Asia – Afrika di Bandung pada tahun 1955.
Dengan Sidang Tahunan AALCO ke-61 yang akan digelar di Bali pada 16 – 20 Oktober 2023, Yasonna berharap forum ini akan menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan negara-negara anggota AALCO lainnya untuk membahas isu-isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menjadikan AALCO sebagai mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat.
“Kekuatan tawar-menawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan kepentingan negara-negara Asia – Afrika,” ujar Yasonna.