Gelombang kekecewaan terhadap pemerintah kini datang dari tempat yang tak terduga: Keraton Surakarta. Putra Mahkota Solo, KGPAA Hamengkunegoro, lewat unggahannya di media sosial mengungkapkan sindiran tajam: “Nyesel Gabung Republik.” Pernyataan ini langsung memicu perdebatan. Apakah ini bentuk nostalgia feodalisme atau justru cerminan dari kekecewaan yang lebih luas?
Keraton Surakarta, bersama Kesultanan Yogyakarta, dahulu berperan besar dalam pembentukan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, Kasunanan Surakarta menjadi wilayah pertama yang menyatakan diri bergabung dengan NKRI, bahkan sebelum Yogyakarta. Namun, hanya setahun kemudian, status istimewanya dicabut oleh pemerintah pusat akibat tekanan politik dan konflik internal.
Sejak saat itu, Keraton Surakarta terus mengalami kemunduran. Tidak seperti Yogyakarta yang mempertahankan status Daerah Istimewa, Surakarta terpinggirkan dari struktur politik nasional. Kekuasaan politiknya hilang, otoritasnya melemah, dan aset-asetnya menjadi polemik berkepanjangan.
Ungkapan Putra Mahkota Solo bukan sekadar ekspresi pribadi. Ini adalah refleksi dari kekecewaan yang lebih dalam terhadap tata kelola negara. Ia menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari korupsi, pengelolaan sumber daya, hingga kebijakan ekonomi yang dinilai tak berpihak pada rakyat.
Dalam sejarah politik Indonesia, kritik dari kalangan bangsawan bukanlah hal baru. Raja-raja di Nusantara pernah berperan sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan, memberikan peringatan terhadap penyimpangan penguasa. Namun, kritik dari Keraton Surakarta kali ini berbeda: ia datang dari lembaga yang sudah lama terpinggirkan, tanpa posisi strategis di pemerintahan.
Publik merespons dengan beragam. Ada yang menilai ini sebagai upaya mencari perhatian, ada pula yang melihatnya sebagai kritik yang sah. Namun, satu hal yang tak bisa diabaikan: ketika simbol budaya mulai bersuara lantang, ini menandakan ada sesuatu yang benar-benar salah dalam sistem pemerintahan.
Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah pemerintah akan menanggapi kritik ini dengan bijak atau justru mengabaikannya? Jika suara dari Keraton saja tidak didengar, bagaimana dengan rakyat biasa yang terus berjuang dalam ketidakpastian ekonomi dan sosial?
Ungkapan satir dari Putra Mahkota Solo ini harus dibaca lebih dari sekadar nostalgia feodal. Ini adalah cermin bagi penguasa hari ini, bahwa sejarah akan selalu mencatat janji-janji yang tak ditepati.