Jakarta – Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur, Rizali Hadi, mewakili Penjabat Bupati Agus Hari Kesuma, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Agenda tersebut membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memimpin rapat yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan perwakilan daerah lainnya.
Dalam sesi tersebut, Rizali menyampaikan laporan terkait persiapan Kutai Timur menghadapi Pilkada. “Persiapan teknis dan administrasi terus dimatangkan, termasuk koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait. Kami juga memastikan kondisi di lapangan tetap kondusif,” ungkap Rizali.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama terletak pada penyerapan anggaran Pilkada dan menjangkau wilayah Kutai Timur yang memiliki kondisi geografis beragam. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat juga menjadi prioritas untuk memastikan keterlibatan pemilih yang tinggi.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas. Pemerintah daerah juga aktif mendorong edukasi politik, terutama di wilayah terpencil,” lanjutnya.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. “Netralitas ASN menjadi isu krusial. Profesionalisme mereka harus diawasi ketat untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil,” tegas Rifqinizamy.
Senada dengan itu, Wakil Mendagri Bima Arya menyoroti pentingnya antisipasi kerawanan. “Kami memantau daerah rawan berdasarkan 24 variabel, termasuk potensi provokasi dan isu SARA. Koordinasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga kondusivitas,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik turut melaporkan bahwa Kaltim masuk kategori rawan lima berdasarkan peta kerawanan nasional. “Kami telah memonitor 10 daerah dengan total 6.274 TPS, diawasi oleh lebih dari 43 ribu petugas KPPS. Langkah antisipatif terus kami lakukan,” kata Akmal.
Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman, lancar, dan demokratis. “Kami percaya bahwa kerja sama solid dari semua pihak akan menjadikan Pilkada sebagai tonggak demokrasi berkualitas,” pungkasnya.