Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Garam Kusamba Bali, Warisan Leluhur yang Mendunia

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Minggu, 8 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

KUHAP Baru Atur Ketat Penyitaan hingga Penahanan

Pengesahan KUHAP baru memicu sorotan karena mengubah mekanisme penyidikan melalui aturan penyitaan, penyadapan, dan penahanan.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati19 November 2025 Hukum
KUHAP Baru Atur Ketat Penyitaan hingga Penahanan
Rapat Panitia kerja (panja) penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Seperti sebuah pintu hukum yang dibuka dengan kunci baru, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akhirnya disahkan DPR RI pada Selasa (18/11/2025). Langkah ini langsung memantik perdebatan publik, terutama karena sejumlah pasal krusial dinilai berpotensi menjadi ruang abu-abu dalam praktik penegakan hukum. DPR menegaskan bahwa aturan baru justru memperketat mekanisme penyidikan, bukan memberikan keleluasaan tanpa batas.

Pada pengesahan tersebut, DPR menyebut KUHAP baru dirancang untuk memperjelas batas kewenangan penyidik, mulai dari penyitaan yang kini wajib mengantongi izin pengadilan, penyadapan yang menunggu regulasi khusus, hingga prosedur penangkapan dan penahanan dengan tenggat waktu ketat. Pemberlakuan regulasi ini akan dimulai pada 2 Januari 2026, memberi waktu kepada aparat penegak hukum untuk menyesuaikan SOP internal mereka.

“Kami pastikan aturan-aturan ini tidak memberikan ruang kesewenang-wenangan. Justru semuanya dibingkai dengan mekanisme izin dan pengawasan lembaga peradilan,” ujar seorang anggota komisi hukum DPR dalam keterangannya, menegaskan bahwa kritik publik akan dijawab melalui implementasi yang akuntabel.

Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat mengenai Pasal 44 yang mensyaratkan penyitaan hanya dapat dilakukan setelah penyidik menunjukkan identitas dan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dianggap menjadi rem penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memastikan pemilik barang mengetahui legitimasi tindakan penyitaan.

Baca Juga:
  • Pelaku Kekerasan Seksual Tewas Diarak dan Dimutilasi Warga Gowa
  • PP 24/2025 Diteken Prabowo, KPK Tegaskan Bebas Bersyarat Milik Pengadilan
  • Modus Penipuan Catut Nama Bank Marak, Waspadai Taktik Baru
  • RUU ASN Diinisiasi DPR, Pemerintah Masih Tunggu Draf Resmi

Aturan lain yang menjadi perhatian adalah Pasal 136 mengenai penyadapan. Meski penyadapan diperbolehkan sebagai bagian dari penyidikan, pelaksanaannya menunggu undang-undang khusus agar aktivitas tersebut memiliki pedoman baku dan tidak menabrak hak privasi warga. Pada saat bersamaan, pasal-pasal pemeriksaan surat seperti Pasal 137 hingga 139 memberikan koridor ketat, termasuk kewajiban merahasiakan isi surat jika terbukti tidak relevan dengan perkara.

Dalam hal penetapan tersangka, Pasal 90 menegaskan perlunya minimal dua alat bukti, disertai surat pemberitahuan resmi kepada tersangka dalam waktu satu hari. Ketentuan baru ini diharapkan menutup peluang penetapan tersangka secara serampangan dan memastikan asas praduga tak bersalah dihormati.

Mekanisme penangkapan dan penahanan menjadi bagian paling panjang dalam KUHAP baru. Penangkapan dibatasi maksimal 1×24 jam, sementara penahanan memiliki batas bertingkat tergantung tahap pemeriksaan: 20 hari di penyidikan, 20 hari di penuntutan, dan 30 hari di persidangan, masing-masing dapat diperpanjang dengan persetujuan pengadilan. Regulasi ini dipandang sebagai upaya menghapus praktik penahanan berlarut-larut yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Artikel Terkait:
  • Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Bontang 2023
  • Kejagung dan KPK Sepakat Kolaborasi Tangani Kasus Chromebook
  • Hasto: Penjara Bagian dari Pengorbanan Seperti Bung Karno
  • Koalisi Antikorupsi Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Sewa Private Jet KPU

Dengan kompleksitas aturan baru tersebut, masa transisi akan menjadi ujian penting bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan standar baru secara konsisten. DPR berharap revisi ini menjadi tonggak pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih transparan dan akuntabel.

Jangan Lewatkan:
  • KPK Libatkan Kejagung Selidiki Kasus Digitalisasi Nadiem
  • Pergub Baru Jakarta, ASN Boleh Poligami Asal Izin Pejabat
  • Kasus Denny Indrayana Mangkrak, MAKI Soroti Lempar Tanggung Jawab Polri
  • Ditjen AHU Sosialisasi Jaminan Fidusia, Pasti Aman
DPR RI Hukum Pidana KUHAP Baru Penegakan Hukum Regulasi Penyidikan
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleErupsi Semeru Semburkan Awan Panas 7 Km dari Puncak
Next Article 655 Honorer Mataram Diduga Bodong Titipan Pejabat

Informasi lainnya

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

8 November 2026

Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

2 November 2026

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026

Rekening Botok Dibuka Lagi Usai Klarifikasi Polisi

26 Agustus 2026

Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di 9 Polda

23 Agustus 2026

Mengenang Rachmat Gobel, Putra Bangsa yang Mendedikasikan Hidup bagi Industri dan Negeri

10 Juli 2026
Paling Sering Dibaca

Gunung Galunggung Tetap Tenang dan Menawan

Travel Alfi Salamah

XL dan Smartfren Merger, Bagaimana ‘Nasib’ Pelanggan?

Techno Silva

Kalau Mau Selamat, Jadilah Koruptor di Indonesia

Editorial Udex Mundzir

Menebus Dosa Ghibah Menurut Islam

Islami Ericka

Kosakata Hari yang Jarang Diketahui Masyarakat

Daily Tips Udex Mundzir
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Jika Gibran Didiskualifikasi, Siapa Pengganti Wapres?

Raffi Ahmad Ajak Lawan Hoaks, Peserta Deklarasi Sumpah Pemuda Akui Dibayar

Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

Puncak Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Terjadi Dua Kali

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Produk Dapur Terlaris Buku Anak Islami Murah Mic Wireless Untuk Masjid
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi