Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Selasa, 17 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

KPK: Integritas Pemerintah Daerah Masih Dalam Zona Merah

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 mengungkap pemerintah daerah masih rentan terhadap praktik korupsi.
SilvaSilva24 Januari 2025 Hukum
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan (.inc/rizki)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan skor nasional mencapai 71,53 poin, meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, mayoritas pemerintah daerah (pemda) masih berada dalam kategori merah atau rentan terhadap korupsi.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa skor nasional masih di bawah target 74,00 poin. Pemda menjadi sorotan utama karena indeks rata-rata pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten berada di bawah standar.

“Pemerintah daerah mulai dari provinsi, kota, hingga kabupaten masuk kategori rentan dengan indikator merah. Sementara itu, kementerian/lembaga dan BUMN sudah melampaui target nasional dan masuk kategori terjaga,” ujar Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/01/2025).

Rincian SPI menunjukkan pemerintah provinsi memiliki skor terendah, yakni rata-rata 67,52 poin, disusul pemerintah kabupaten (69,99) dan kota (71,91). Sebaliknya, lembaga non-kementerian mencatat skor tertinggi, mencapai 79,70 poin, diikuti BUMN (79,16) dan kementerian (79,02).

Baca Juga:
  • DPR Desak Aturan Royalti Musik Tak Persulit Pelaku Usaha
  • ST Burhanuddin Raih Nawacita Award 2023 Kategori Penegakan Hukum
  • Dugaan Korupsi Program MBG, KPK Diminta Selidiki Kepala BGN
  • Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

“Kategori merah mencerminkan adanya risiko tinggi praktik korupsi, terutama dalam jual beli jabatan, pengadaan barang/jasa, hingga penerimaan gratifikasi,” tambah Pahala.

Ia menegaskan bahwa KPK terus mendorong pemda untuk memperkuat sistem integritas, mengurangi risiko korupsi, dan mengadopsi mekanisme pencegahan yang lebih efektif.

Survei yang melibatkan 641 instansi ini memberikan gambaran skor SPI per kategori. Pada kategori pemerintah provinsi, Jawa Tengah mencatat skor tertinggi (79,5), sementara Sumatera Utara memiliki skor terendah (58,5). Untuk kategori kabupaten besar, Kabupaten Batang memimpin dengan skor 80,5, sedangkan Kabupaten Merauke menjadi yang terendah dengan skor 55.

Artikel Terkait:
  • Hasto Kristiyanto Ajukan Penjadwalan Ulang Pemeriksaan oleh KPK
  • Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejaksaan, Bukan OTT
  • Bareskrim Bongkar Ragam Modus Haji Ilegal Meresahkan
  • Putusan MK: Spa Diakui Sebagai Layanan Kesehatan Tradisional, Bukan Hiburan

Selain itu, KPK mencatat praktik korupsi yang paling banyak terjadi adalah intervensi dalam proses pengadaan dan jual beli jabatan. Pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan pengawasan internal dan memastikan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.

Pahala Nainggolan menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dan seluruh instansi terkait dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami berharap semua pihak mendukung penguatan integritas di tingkat pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar,” tuturnya.

Melalui SPI, KPK berharap bisa terus memantau dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia demi menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Jangan Lewatkan:
  • KPK Libatkan Kejagung Selidiki Kasus Digitalisasi Nadiem
  • DPR Desak Pengusutan Kasus Beras Oplosan Tuntas
  • Roy Suryo dan Rismon Sianipar Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
  • Hasto Klaim Punya Video Korupsi Pejabat Negara, Istana Tantang Bukti
Biroksasi Pemerintah Daerah Survei Penilaian Integritas
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleEfisiensi APBN Fokus pada Program Gizi dan Swasembada Pangan
Next Article BGN Usulkan Tambahan Rp 100 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis

Informasi lainnya

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

11 November 2026

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

8 November 2026

Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

2 November 2026

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026

Rekening Botok Dibuka Lagi Usai Klarifikasi Polisi

26 Agustus 2026

Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di 9 Polda

23 Agustus 2026
Paling Sering Dibaca

AI Menghapus Pekerjaan Manusia?

Refleksi Alfi Salamah

Alam dan Ego Pembangunan

Perspektif Udex Mundzir

Peraturan Wajib Diketahui Sebelum Kunjungi IKN

Daily Tips Udex Mundzir

Rakyat Bertanya, Negara Menjawab dengan Prosedur

Perspektif Udex Mundzir

Tanda-Tanda Allah Akan Menaikkan Derajatmu

Islami Assyifa
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

Waktu Pencernaan Makanan, Kenali Sebelum Mengatur Pola Makan

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Produk Dapur Terlaris Alat Tulis Sekolah Murah Mic Wireless Untuk Masjid
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi