Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi resmi melarang kegiatan study tour bagi sekolah-sekolah di wilayahnya. Alasan utamanya adalah untuk menghindari beban finansial yang sering kali memberatkan orang tua siswa.
Dedi menegaskan bahwa banyak sekolah menjadikan study tour sebagai kegiatan wisata belaka, tanpa unsur edukasi yang jelas. Ia ingin memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama, bukan sekadar perjalanan yang berpotensi mengalihkan fokus belajar siswa.
Namun, kebijakan ini memunculkan reaksi keras dari pelaku industri pariwisata dan UMKM di Jawa Barat. Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Jawa Barat menilai bahwa larangan ini dapat mengancam pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor wisata. Study tour selama ini menjadi salah satu kontributor utama dalam kunjungan wisata domestik, yang secara langsung menghidupi banyak pelaku usaha kecil, mulai dari pemandu wisata, pengelola tempat wisata, hingga pedagang makanan dan suvenir.
Di satu sisi, larangan ini dapat melindungi orang tua dari pengeluaran yang tidak perlu. Tidak sedikit laporan tentang sekolah yang mewajibkan biaya study tour hingga jutaan rupiah, padahal tidak semua orang tua mampu membayar. Bahkan, ada kasus di mana siswa terpaksa berutang hanya agar bisa mengikuti perjalanan ini.
Namun, di sisi lain, keputusan ini juga berpotensi melemahkan sektor ekonomi lokal. Jika larangan ini berlaku sepenuhnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat bisa menurun drastis. Hal ini bertentangan dengan target 100 juta kunjungan wisatawan lokal dan 1 juta wisatawan mancanegara yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.
Seharusnya, kebijakan yang diambil tidak bersifat hitam-putih. Pemerintah bisa mengatur ulang mekanisme study tour agar tetap bisa berjalan tanpa menjadi beban bagi orang tua. Misalnya, dengan menetapkan batas biaya maksimal, memperketat pengawasan terhadap sekolah yang menjadikannya ajang komersialisasi, atau membatasi destinasi wisata hanya di lingkungan Jawa Barat agar lebih terjangkau dan tetap mendukung ekonomi lokal.
Dedi Mulyadi berencana mengeluarkan surat edaran resmi dan memberlakukan sanksi bagi sekolah yang melanggar. Namun, alih-alih langsung menerapkan larangan total, dialog dengan pelaku industri pariwisata, UMKM, dan pihak sekolah seharusnya menjadi langkah awal.
Sebagai pemimpin daerah, Dedi memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya melindungi rakyatnya dari beban ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menciptakan masalah baru bagi sektor lainnya. Jika tidak ada solusi yang seimbang, kebijakan ini justru bisa menjadi bumerang yang merugikan banyak pihak.
Pada akhirnya, kebijakan publik yang baik bukan hanya yang terlihat benar di atas kertas, tetapi yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.