Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemangkasan tarif PPN pada tahun depan. Ia menegaskan, keputusan akhir akan diambil setelah mengevaluasi pertumbuhan ekonomi dan capaian penerimaan pajak selama 2025. Menurut Purbaya, penurunan tarif pajak ini bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
“Kita akan lihat seperti apa kondisi ekonomi di akhir tahun dan bagaimana posisi penerimaan negara. Kalau memungkinkan, kita pertimbangkan untuk menurunkan PPN guna menjaga daya beli masyarakat,” ujar Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah ini karena setiap perubahan tarif pajak akan berdampak pada struktur penerimaan negara. Purbaya menegaskan, pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kebutuhan masyarakat terhadap stimulus ekonomi.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mendukung wacana tersebut. Ia berpendapat bahwa pemangkasan tarif PPN hingga 8 persen dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
“Kami merekomendasikan agar tarif PPN dipangkas dari 11 persen menjadi 8 persen. Penurunan ini akan memperbaiki daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas industri. Dampaknya, penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena kegiatan ekonomi lebih bergairah,” ujar Bhima.
Bhima menjelaskan, Celios telah melakukan pemodelan ekonomi yang menunjukkan bahwa penurunan tarif PPN justru mampu mendorong pertumbuhan. Ia juga mengusulkan agar pemerintah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan dan mempercepat penyerapan anggaran pada sektor strategis seperti transisi energi dan infrastruktur hijau.
Pihaknya meyakini, kombinasi antara pemangkasan pajak konsumsi dan stimulus fiskal akan menciptakan efek berganda pada perekonomian nasional. Aktivitas industri meningkat, lapangan kerja bertambah, dan pada akhirnya memperluas basis pajak.
Pemerintah di sisi lain masih melakukan simulasi fiskal untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap penerimaan negara. Jika kondisi ekonomi stabil hingga akhir tahun, peluang penurunan tarif PPN pada [2026] akan semakin besar.
Wacana pemangkasan pajak ini menjadi perhatian publik, mengingat kebijakan fiskal yang lebih longgar dapat membantu menekan tekanan inflasi dan memperkuat konsumsi domestik. Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal negara dan kepentingan ekonomi rakyat.