Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diminta Presiden Prabowo Subianto tidak akan berdampak pada anggaran bantuan sosial (bansos).
“Jadi, yang dipangkas itu kan yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan sejenisnya, termasuk pembelanjaan alat tulis kantor (ATK). Tetapi untuk bansos yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, sama sekali tidak dipotong,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (30/01/2025).
Ia mengungkapkan bahwa anggaran bansos untuk tahun 2025 berada di kisaran Rp1-1,3 triliun, dengan kemungkinan penyesuaian sesuai arahan Presiden.
“Ada Rp1 triliun lebih lah, tapi kita belum tahu nanti, bisa jadi sekitar Rp1,3 triliun. Namun, untuk bansos yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak ada perubahan, tetap sama seperti sebelumnya,” jelasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memastikan bahwa dana bansos tidak terdampak oleh arahan efisiensi anggaran.
“Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten.
Menurutnya, target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar lebih tajam dan efisien sesuai instruksi Presiden Prabowo kepada kementerian dan lembaga.
Efisiensi ini bertujuan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.
Sebaliknya, berbagai pos anggaran lainnya mengalami penyesuaian, seperti perjalanan dinas, pembelian ATK, serta berbagai kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan kepastian ini, pemerintah berharap program bansos dapat terus berjalan tanpa hambatan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.