Jakarta – Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di berbagai wilayah, mulai Senin (17/02/2025) hingga Rabu (19/02/2025). Aksi ini memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan mengancam sektor pendidikan.
Koordinator Pusat BEM SI, Heriyanto, menyebutkan bahwa gerakan ini melibatkan lebih dari 5.000 mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia. Aksi diwarnai simbol Garuda berlatar hitam, melambangkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai “gelap” akibat kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang tidak melibatkan rakyat dan mencederai sektor pendidikan. Kami menuntut agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Heriyanto saat ditemui di lokasi aksi di Jakarta, Senin (17/02/2025).
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 karena dianggap memicu pemangkasan anggaran yang berdampak negatif terhadap pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa menilai kebijakan ini dibuat tanpa mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat kecil.
Tuntutan kedua adalah penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba. Pasal dalam revisi itu yang memperbolehkan perguruan tinggi mengelola tambang dinilai dapat mengancam independensi akademik. Mahasiswa khawatir kampus justru dijadikan alat kepentingan bisnis yang berpotensi merusak lingkungan.
Ketiga, mahasiswa menuntut pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan tanpa hambatan birokrasi. Mereka menilai tertundanya tunjangan dapat menurunkan kualitas pendidikan.
Keempat, evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap membebani anggaran pendidikan. Mahasiswa menilai program tersebut harus diaudit karena diragukan efektivitasnya, sekaligus meminta agar anggaran MBG dipisahkan dari dana pendidikan.
Tuntutan kelima, mahasiswa mendesak agar pemerintah membuat kebijakan publik yang berbasis riset ilmiah dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mereka mengkritik pemerintah yang kerap membuat kebijakan secara serampangan tanpa kajian akademik yang matang.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Arya Setiawan, menilai lima tuntutan yang diajukan mahasiswa mencerminkan kegelisahan publik atas arah kebijakan pemerintah.
“Kritik mahasiswa ini relevan, terutama terkait anggaran pendidikan dan program MBG. Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan akademisi dan masyarakat sipil agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” kata Arya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Nadiem Makarim, mengaku menghormati aspirasi mahasiswa dan memastikan pihaknya akan mengevaluasi alokasi anggaran pendidikan agar lebih efektif.
“Kami akan mendengarkan masukan mahasiswa dan memastikan setiap kebijakan yang kami ambil selalu mengutamakan kepentingan pendidikan nasional,” ujar Nadiem melalui keterangan tertulis, Senin (17/02/2025).
Aksi “Indonesia Gelap” rencananya akan mencapai puncaknya pada Kamis (20/2/2025) dengan demonstrasi besar di Jakarta, yang diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan mahasiswa dari berbagai daerah.
Mahasiswa berharap pemerintah bersikap responsif terhadap tuntutan mereka, demi menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat dan memastikan pendidikan Indonesia tidak dikorbankan demi program populis sesaat.