Jakarta – Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center, menyampaikan pandangannya mengenai sikap Relawan Pro Jokowi (Projo) dalam mendukung calon pemimpin nasional, pada Minggu (23/7/2023).
Menurutnya, situasi politik saat ini membuat Projo tidak lagi tegak lurus dalam mendukung salahsatu Capres sebelum ada arahan resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Projo memiliki kebebasan untuk memilih dukungan politiknya, bisa mendukung calon lain seperti Prabowo, Ganjar, atau Anies,” ujarnya.
Jokowi Memberikan Dukungan Endorse pada Prabowo
Pangi menyatakan, bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi belum secara jelas menyatakan dukungan untuk calon tertentu. Meskipun terlihat bahwa Jokowi lebih banyak memberikan dukungan endorse kepada Prabowo, namun belum ada instruksi resmi dari pihak Projo terkait pilihan calon.
“Hal ini menjadi perbedaan dengan tahun 2014 dan 2019, di mana Projo dengan tegas mendukung Jokowi sebagai cerminan relawan tersebut, meskipun ada operator politiknya, yaitu ketua umum yang sekarang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika,” tandasnya.
Pangi juga menyoroti kenyataan bahwa kondisi politik kali ini tidak memungkinkan Projo untuk mengikuti pola dukungan seperti yang sebelumnya. Kehadiran realisme dalam partai ini mengakibatkan kemungkinan perubahan dukungan.
“Jika dukungan Projo terhadap calon katakan Ganjar Pranowo dan tidak diakomodir atau minim peluang untuk diakomodir PDIP, maka relawan tersebut dapat memilih untuk mendukung calon lain seperti Prabowo. Begitu pula sebaliknya, jika peluang Projo di pihak Prabowo kecil, maka mereka dapat mencari peluang dukungan di kubu Ganjar atau bahkan Anies,” tandasnya.
Partai Bergerak Fleksibel dan Mendukung
Menurut Pangi, fenomena “main dua kaki” ini sebenarnya wajar dalam politik karena hingga saat ini Projo belum menerima instruksi resmi untuk memilih calon tertentu. Situasi ini memungkinkan partai tersebut untuk bergerak fleksibel dan memilih dukungan yang dianggap lebih sesuai dengan kepentingan dan peluang partai.
“Tapi tentu saja, semua ini tetap mengandalkan keputusan dan strategi dari pimpinan Projo sendiri,” paparnya.
Sebelumya, Deklarator relawan Pro Jokowi dari berbagai provinsi di Jawa deklarasi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Dalam deklarasi ini, mereka menyatakan empat sikap. Deklarasi ini menyikapi ketidakjelasan arah dukungan organisasi Projo menghadapi Pemilihan Presiden 2024.
Sementara itu, Relawan Pro Jokowi di Riau sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden. Hal ini diputuskan melalui Konferda Projo di Pekanbaru Sabtu (22/7/2023).
Projo Kepulauan Bangka Belitung mendeklarasi dukung Prabowo
Hal ini terputuskan setelah melakukan voting dari seluruh ketua DPC Projo se-provinsi Riau. Meskipun sebelumnya ada beberapa pengurus yang mengusulkan beberapa nama, namun nama Prabowo tetap di atas.
“Kami memutuskan Prabowo sebagai Bakal Calon Presiden dan Airlangga Hartarto. Sebagai Bakal Calon Presiden,” ujar ketua DPD Projo Riau Sonny Silaban.
Hal yang sama juga terjadi di Bangka Belitung. Ratusan orang dari berbagai kalangan masyarakat yang tergabung dalam relawan di Kepulauan Bangka Belitung. Juga mendeklarasi dukung Prabowo Subianto, di pilpres 2024 mendatang.
Indonesia Gagal Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20
Sumatrera Barat, juga mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kesepakatan itu diambil usai dalam Konferensi Daerah (Konferda) ProJo Sumbar.
“DPD bersama DPC melakukan simulasi dengan membahas tokoh-tokoh yang cocok. Dari nama-nama tersebut. Kita membutuhkan pemimpin yang berani dan tegas di dunia internasional maupun luar negeri. Karena itu, setelah Konferda tadi. Semua sepakat untuk mendukung dan merekomendasikan nama Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024,” kata Muhammad Husni.
Bendahara Umum sekaligus Ketua Bapilpres Projo. Panel Barus sebelumnya juga mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi cenderung mendukung Prabowo Subianto. Sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.
Menurut Panel Barus, hal tersebut setidaknya melihat konstelasi politik terutama setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
“Kalau saya melihatnya pasca U-20 (gagal di Indonesia) itu terjadi perubahan yang lumayan besar,” kata Panel, Jumat (21/7/2023).