Ketegangan di Timur Tengah kini memuncak ke titik paling genting. Iran resmi mengancam menutup Selat Hormuz, jalur maritim strategis yang selama ini menjadi nadi utama perdagangan minyak dan gas dunia. Pernyataan tegas dari Mayor Jenderal Esmaeli Kowsari dan dukungan parlemen Iran terhadap usulan penutupan selat itu menandai eskalasi konflik Iran-Israel dan keterlibatan tidak langsung Amerika Serikat dalam perang ini.
Selat Hormuz bukan sekadar jalur sempit. Setiap hari, lebih dari 17 juta barel minyak mentah dikapalkan melalui jalur ini. Belum lagi sekitar 3.000 kapal LNG (gas alam cair) yang lalu lalang setiap bulannya. Iran, Arab Saudi, UEA, Kuwait, hingga Qatar menggantungkan perdagangan energinya pada selat ini. Maka, penutupannya akan memberi efek domino ke seluruh pasar global.
Harga minyak dunia diprediksi akan melonjak drastis. Bahkan, pengamat menyebut skenario terburuk bisa menyebabkan harga melampaui USD 150 per barel—angka yang belum pernah tercapai sejak krisis energi global 2008. Ketergantungan ekonomi dunia terhadap energi fosil menjadikan setiap gangguan di Selat Hormuz sebagai pemicu resesi global.
Dampak ke Indonesia sangat nyata. Pertamina sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa distribusi minyak mentah nasional akan sangat terdampak. Indonesia yang masih mengimpor lebih dari 800.000 barel minyak mentah per hari, sebagian dari wilayah Timur Tengah, akan mengalami lonjakan biaya produksi BBM. Hal ini akan mendorong kenaikan harga BBM dalam negeri, yang selanjutnya menekan harga-harga barang kebutuhan pokok.
Menurut catatan BPS, kontribusi energi terhadap inflasi nasional mencapai 15%. Jika harga minyak mentah melonjak akibat krisis Selat Hormuz, maka inflasi Indonesia bisa menembus 6-7% pada kuartal ketiga 2025. Ini mengulang luka lama: daya beli rakyat menurun, kemiskinan meningkat, dan stabilitas sosial terancam. Pemerintah akan kembali menghadapi dilema antara menaikkan subsidi energi atau menambah utang fiskal.
Di sisi lain, ketegangan ini menyoroti ketergantungan ekonomi global terhadap sistem yang rapuh. Hanya satu titik sempit di peta dunia, tapi bisa mengunci pasokan energi untuk separuh planet. Ini mencerminkan kegagalan kolektif dalam diversifikasi energi dan diplomasi internasional. Dunia terlalu lambat dalam beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.
Secara politik, ancaman Iran adalah bentuk balasan terhadap agresi militer AS dan Israel, termasuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran baru-baru ini. Namun, pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik justru membahayakan stabilitas regional dan memperpanjang penderitaan sipil. Respons global pun terpecah. AS menggandeng sekutunya, sementara China dan Rusia menyuarakan dukungan implisit kepada Iran. Ketegangan ini menciptakan polarisasi baru di antara kekuatan dunia.
Dalam kondisi seperti ini, diplomasi multilateral harus menjadi jalan utama. Dewan Keamanan PBB, meskipun sering mandul dalam isu-isu besar, harus segera memanggil sesi darurat untuk mencegah penutupan Selat Hormuz. Negara-negara pengimpor energi seperti Jepang, India, dan negara ASEAN—termasuk Indonesia—harus bersuara lebih keras untuk mendesak deeskalasi.
Pemerintah Indonesia sendiri harus lebih taktis. Kita tak boleh hanya jadi korban pasif konflik geopolitik. Diplomasi energi perlu diperkuat dengan menjalin kerja sama bilateral di luar kawasan Teluk, seperti Afrika Barat dan Amerika Latin. Diversifikasi mitra energi menjadi keharusan.
Selain itu, ini adalah waktu yang tepat untuk mempercepat transisi energi domestik. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi surya, angin, panas bumi, dan hidro. Namun, realisasinya masih tertinggal. Pemerintah harus mempercepat implementasi proyek energi terbarukan dan memberikan insentif nyata bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam transisi hijau.
Langkah darurat lainnya adalah memperkuat cadangan strategis energi nasional. Pemerintah perlu menambah kapasitas penyimpanan minyak mentah dan LNG dalam negeri. Cadangan ini akan menjadi tameng sementara jika krisis global berkepanjangan.
Sementara itu, sektor transportasi dan industri perlu didorong untuk mengadopsi efisiensi energi. Program konversi kendaraan ke listrik harus dipercepat, dan insentif untuk industri hemat energi harus ditingkatkan. Setiap liter BBM yang dihemat hari ini akan mengurangi beban fiskal di masa krisis.
Rakyat juga harus disiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan harga. Edukasi publik tentang penghematan energi, program subsidi terarah untuk masyarakat miskin, dan penguatan program ketahanan pangan harus dijalankan secara paralel. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu gejolak pasar.
Jika penutupan Selat Hormuz benar-benar terjadi, itu bukan hanya tantangan logistik. Itu ujian besar atas ketahanan ekonomi nasional, ketangguhan sosial, dan kecerdasan politik pemerintah. Indonesia harus bertindak cepat—melalui diplomasi, transisi energi, dan perlindungan sosial—agar tidak jadi korban pasif dari permainan kekuatan besar dunia.