Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan sosial krusial seperti stunting. Dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar baru-baru ini, empat organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor duduk bersama untuk memetakan program prioritas dan memperkuat sinergi kebijakan.
Forum ini diikuti oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan. Salah satu topik utama yang mencuat dalam diskusi adalah belum masuknya program penanganan stunting dalam pagu awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2026.
Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Hukum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menegaskan bahwa isu stunting perlu mendapat perhatian lebih serius karena menyangkut masa depan generasi daerah.
“Anggarannya belum masuk dalam rencana awal. Padahal, kegiatan seperti pendampingan keluarga risiko stunting itu sangat penting untuk segera dilakukan,” kata Dafip usai menghadiri forum di kantor Bappeda Kukar.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyerahkan data Keluarga Risiko Stunting (KRS) kepada 12 OPD terkait. Data ini akan menjadi dasar perumusan program masing-masing perangkat daerah, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar responsif dan terarah.
Selain stunting, forum ini juga membahas sejumlah usulan program prioritas dari berbagai OPD yang belum tercantum dalam pagu awal anggaran. Usulan tersebut dicatat oleh Bappeda Kukar untuk kemudian dimasukkan dalam proses penyusunan anggaran lanjutan.
“Pembahasan tadi menjadi catatan penting. Ada beberapa program prioritas yang belum terbiayai di perencanaan awal dan akan segera kami usulkan,” tambah Dafip.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kukar dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan inklusif. Tidak hanya mengejar target administratif, tapi juga berupaya menuntaskan persoalan mendasar masyarakat seperti gizi buruk, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.
Diharapkan kolaborasi lintas sektor ini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih kuat dan tepat sasaran, seiring dengan tekad Pemkab Kukar menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.