Samarinda – Anggota komisi I DPRD Kaltim, Marthinus mengatakan wilayah perbatasan antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Serawak, Malaysia, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah karena masih jauh dari kondisi yang diharapkan.
Menurutnya, sebagai area pertahanan utama negara, pemerintah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk memperlihatkan citra yang lebih positif dari wilayah perbatasan.
“Peningkatan infrastruktur di daerah maritim termasuk di perbatasan menjadi prioritas pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah daerah Kaltim maupun Kaltara juga fokus terhadap pembangunan di daerah perbatasan,” ucap Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan Kutai Barat – Mahulu itu.
Menurutnya, masyarakat di perbatasan sudah bosan menyuarakan berbagai keluhannya kepada pemerintah, karena belum adanya perhatian serius dari pemerintah. Ia mengakui pembangunan infrastruktur yang ada masih jauh dari semestinya.
Jika merujuk kepada peraturan yang berlaku, lanjut Marthinus, pemerintah pusatlah yang memiliki kewajiban utama terhadap pembangunan daerah perbatasan, disusul dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
“Pembangunan sudah semestinya merata, tidak hanya di daerah perkotaan saja. Kawasan perbatasan dan pedalaman juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan infrastruktur yang memadai,”tuturnya.
Politikus asal PDIP itu menilai pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya infrastruktur, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kaltim, tetapi diperlukan peran pemerintah daerah maupun pihak swasta.
Ia menambahkan bahwa dewan akan selalu mendukung berbagai program yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tinggal bagaimana program pemerintah berkanaan dengan pembangunan perbatasan.