Jakarta – Langit Ibu Kota Nusantara semakin dekat, membawa perubahan besar untuk Jakarta. Status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) kini resmi dicabut, menyisakan nama baru: Daerah Khusus (DK). Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden terkait pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Senin (9/12/2024).
Melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024, perubahan ini menjadi landasan hukum menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Perubahan tersebut mendefinisikan ulang posisi politik dan administratif Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota.
“Perubahan nomenklatur ini penting untuk menyesuaikan jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, anggota DPRD, serta Anggota DPR yang sebelumnya berasal dari DKI,” tulis Pasal 70A undang-undang tersebut.
Mulai hari ini, Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada 2024 akan menjabat untuk Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal serupa berlaku untuk anggota DPRD dan DPR RI yang mewakili Jakarta.
“Langkah ini memberikan kejelasan administrasi sekaligus mempertegas peran strategis Jakarta di masa depan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Namun, undang-undang ini baru berlaku efektif setelah Keppres terkait pemindahan Ibu Kota resmi diundangkan.
Meskipun demikian, perubahan ini memunculkan diskusi tentang posisi Jakarta di era baru. Banyak pihak mempertanyakan, apakah Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan budaya utama Indonesia.
Seorang warga Jakarta, Rahmat, menyatakan harapannya.
“Kami berharap status baru ini membawa angin segar, bukan sekadar formalitas. Jakarta tetap harus menjadi kebanggaan kita semua,” ujarnya dengan nada optimis.
Perubahan status ini menandai babak baru perjalanan Jakarta. Namun, tantangan untuk menyeimbangkan perannya sebagai pusat ekonomi dengan identitas Daerah Khusus tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.