Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (4/2/2025).
“Apakah RUU BUMN perubahan ketiga dapat disetujui?” tanya Dasco, yang dijawab setuju oleh mayoritas anggota DPR dalam sidang tersebut.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menjelaskan bahwa revisi ini mencakup sejumlah ketentuan penting, termasuk penyesuaian definisi BUMN agar lebih optimal dalam menjalankan fungsinya.
Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah pembentukan Badan Kelola Investasi Daya Ananggata Nusantara (BPI Danantara), yang bertujuan meningkatkan tata kelola investasi BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. BPI Danantara akan berperan sebagai pengelola dana investasi BUMN, memungkinkan perusahaan negara untuk mengoptimalkan modal dan aset yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Revisi ini juga mengatur pemisahan fungsi regulator dan operator di dalam BUMN untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara. Dengan pemisahan ini, BUMN tidak hanya menjalankan operasional bisnisnya tetapi juga harus mematuhi aturan yang diawasi secara lebih ketat oleh regulator independen. Selain itu, aturan baru menegaskan pentingnya tata kelola aset yang akuntabel dan pengelolaan sumber daya manusia yang inklusif, termasuk kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan masyarakat lokal.
Dalam perubahan ini, pemerintah menetapkan aturan lebih rinci terkait pembentukan anak perusahaan BUMN agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi induknya dan negara. Revisi UU juga mengatur mekanisme privatisasi yang lebih jelas, termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi dan tata cara pelaksanaannya untuk memastikan manfaat bagi masyarakat dan negara. DPR juga menambahkan ketentuan tentang satuan pengawasan internal, komite audit, dan komite lainnya guna meningkatkan pengawasan dan tata kelola perusahaan negara.
Selain aspek tata kelola dan investasi, UU ini juga memperkuat peran BUMN dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Perusahaan negara diwajibkan melakukan pembinaan, pelatihan, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Hal ini bertujuan agar sektor usaha kecil dapat tumbuh lebih kuat dan memiliki akses lebih luas ke rantai pasok BUMN. Dengan demikian, diharapkan terjadi efek domino yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
DPR menekankan bahwa revisi ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi BUMN agar lebih efisien dan adaptif dalam menghadapi tantangan global. Dengan fleksibilitas yang lebih besar, BUMN diharapkan mampu bersaing secara lebih kompetitif di pasar internasional dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional.
Beberapa pihak memberikan tanggapan positif terhadap revisi ini. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Rahmat Hidayat, menyatakan bahwa perubahan ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa BUMN dapat dikelola dengan lebih profesional dan tidak lagi menjadi beban bagi negara. “Dengan adanya pemisahan regulator dan operator, serta pengelolaan investasi yang lebih terarah melalui BPI Danantara, kita bisa melihat BUMN berkembang menjadi entitas bisnis yang lebih mandiri dan inovatif,” ujarnya.
Namun, beberapa kalangan juga mengkritik revisi ini, terutama terkait dengan mekanisme privatisasi BUMN. Beberapa anggota DPR dari fraksi oposisi menilai bahwa aturan privatisasi yang lebih longgar bisa membuka peluang bagi pihak asing untuk menguasai aset strategis negara. Mereka mendesak agar pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kedaulatan ekonomi nasional.
Dengan revisi ini, diharapkan BUMN dapat lebih fleksibel dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pembangunan nasional serta menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan DPR berjanji akan terus mengawasi implementasi UU ini guna memastikan bahwa tujuan utama dari perubahan regulasi ini benar-benar dapat tercapai.