Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

MPR Bentuk Tiga Tim Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran

Green SM Bike Tutup Setelah Dua Bulan, Nasib Pengemudi Jadi Perhatian

Hari Ikan Nasional 2026, Konsumsi Ikan Capai 26,08 Kg per Orang

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Sabtu, 21 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Narasi Dizalimi, Strategi Politik

Di balik narasi pengkhianatan dan dizalimi, ada kalkulasi politik yang dingin dan penuh perhitungan kepentingan.
Udex MundzirUdex Mundzir16 April 2025 Editorial
Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo
Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Retorika “pengkhianatan” dan “dizalimi” tengah ramai dipertontonkan ke ruang publik. Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo kini digambarkan seolah berada di dua kutub yang saling menuding.

Padahal, relasi mereka sejak awal adalah persekutuan politik yang saling menguntungkan.

Kini, ketika kepentingan berseberangan, publik digiring untuk bersimpati kepada narasi penderitaan politik. Pernyataan Faisal Assegaf bahwa “mereka hampir berhasil membentuk opini publik bahwa mereka terzolimi, dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka,” menjadi pembuka diskusi kritis.

Jika benar Jokowi dianggap sebagai “anak asuh politik” Megawati, maka pencapaian maupun kegagalannya selama dua periode adalah cerminan dari dukungan struktural yang ia terima.

Megawati dan PDIP bukan penonton dalam pembangunan kekuasaan Jokowi—mereka adalah arsitek awalnya. Pada 2014 dan 2019, PDIP menjadi mesin utama pencalonan Jokowi, memberi dia legitimasi dan infrastruktur politik.

Ketika proyek kekuasaan itu kini tampak melenceng dari jalur yang diharapkan, muncul narasi seolah Megawati adalah korban. Padahal, kekuasaan yang dijalankan Jokowi juga adalah buah dari pembiaran, kompromi, dan kalkulasi bersama selama bertahun-tahun.

Secara politis, narasi dizalimi ini sangat efektif. Ia menciptakan dikotomi moral antara “yang setia” dan “yang durhaka”, antara “ideologi” dan “pragmatisme kekuasaan”.

Padahal, publik perlu mempertanyakan: bagaimana selama dua periode ini PDIP ikut merancang kebijakan strategis negara? Dalam parlemen, PDIP memiliki peran dominan.

Banyak regulasi penting—termasuk yang kontroversial seperti UU Cipta Kerja, RKUHP, hingga revisi UU KPK—disetujui di bawah dominasi koalisi pemerintah, yang salah satunya digawangi oleh PDIP.

Baca Juga:
  • UI di Puncak Ranking, Tercoreng Predator Tambang
  • Rusia dan Ancaman Tsunami Abadi
  • Warisan Masalah Era Jokowi
  • Guru ASN di Sekolah Swasta

Artinya, tudingan bahwa Jokowi menindas rakyat tidak bisa dipisahkan dari peran dan tanggung jawab kolektif partai pengusungnya. Jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan patut dikritisi, bukan hanya satu tokoh.

Maka menjadi tidak adil jika kini Megawati berusaha mencuci tangan dan tampil sebagai sosok yang dizalimi demi menyelamatkan citra politik partainya.

Secara sosial, narasi ini juga mengancam kualitas demokrasi. Ia mengalihkan perhatian publik dari isu substansial seperti kemiskinan, korupsi, dan krisis iklim, menjadi drama personal elite.

Rakyat disuguhkan konflik “guru dan murid”, bukan evaluasi objektif terhadap kebijakan negara. Di saat harga pangan melonjak dan ketimpangan sosial melebar, diskursus publik justru dipenuhi spekulasi tentang siapa yang berkhianat terhadap siapa.

Dari perspektif budaya politik, ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih sangat elitis. Rakyat seringkali dijadikan alat—baik sebagai simpatisan yang digiring emosinya, maupun sebagai massa yang ditakut-takuti dengan wacana perpecahan.

Padahal, kepentingan rakyat jarang benar-benar menjadi pusat pertimbangan. Yang utama tetap kekuasaan dan keberlangsungan dinasti politik.

Secara hukum, tidak ada yang salah dengan Presiden membangun basis kekuasaan di luar partai pengusungnya, selama itu sesuai dengan konstitusi. Namun, ketika ini dibingkai sebagai “pengkhianatan” atau “pendurhakaan”, kita seolah membenarkan loyalitas personal di atas hukum dan institusi.

Ini berbahaya. Negara seharusnya tidak dikelola dengan logika relasi guru-murid atau orang tua-anak. Ia harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan rule of law.

Artikel Terkait:
  • Jangan Mencari Tumbal demi Kemenangan Pilkada di Sampang
  • Isu yang Dibelokkan, Aparat yang Gagal
  • Isu, Skandal, dan Politik Panggung
  • Hakim Bisa Dibeli? Ini Darurat!

Dari sisi ekonomi-politik, konflik ini tidak bisa dilepaskan dari perebutan pengaruh menjelang 2024 dan 2029. Jokowi dengan basis relawan dan dinasti politiknya mulai membentuk poros sendiri.

Sementara PDIP berusaha mempertahankan kontrol atas basis ideologis partai. Dalam situasi ini, rakyat lagi-lagi hanya menjadi penonton yang diminta memilih kubu, bukan menentukan masa depan secara rasional.

Lalu, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Pertama, jangan terjebak pada narasi personal elite. Kita harus mendesak agar wacana politik beralih pada kebijakan substantif, bukan kisah pengkhianatan ala sinetron.

Evaluasi harus berbasis pada kinerja dan rekam jejak, bukan loyalitas atau nostalgia sejarah.

Kedua, penting bagi media dan civil society untuk memfasilitasi diskusi yang lebih rasional dan terbuka. Saat ini, media sosial dibanjiri konten manipulatif yang menggiring emosi, bukan nalar.

Pendidikan politik harus kembali diperkuat, agar masyarakat bisa membedakan mana kritik objektif dan mana manipulasi narasi.

Jangan Lewatkan:
  • Pajak Bukan Satu-Satunya Jalan
  • Ambisi Politik Bahlil: Kursi Lebih Penting dari Kinerja
  • Jamnas Bukan Ajang Si Punya Uang
  • Tabrani dan Jejak Madura untuk Bangsa

Ketiga, lembaga-lembaga negara harus tetap independen. KPK, Mahkamah Konstitusi, dan institusi pengawas lainnya tidak boleh terseret dalam konflik elite. Mereka harus menjadi penyeimbang yang menjaga agar proses politik tetap dalam jalur demokratis.

Demokrasi tidak akan maju jika kita terus-menerus menormalisasi konflik elite sebagai bagian dari dinamika wajar. Kita harus menuntut lebih: transparansi, konsistensi, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan.

Baik Megawati maupun Jokowi harus menjelaskan kepada publik, bukan saling sindir atau memainkan peran korban. Karena pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, bukan yang lihai bermain narasi.

Demokrasi Indonesia Dinamika Kekuasaan Kepemimpinan Nasional Konflik Elite Politik Indonesia
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleAmbulans Kena Tilang ETLE, Polda Metro Evaluasi Sistem
Next Article Layanan Haji 2025 Hampir Siap, Menag: Makkah-Madinah 100 Persen

Informasi lainnya

Parlemen Ringkas, Pilpres Terbuka

10 Oktober 2026

Syarat Tak Bisa Dicuci Kekuasaan

3 Oktober 2026

Donny Ermawan, Nahkoda Pertama Universitas Republik Indonesia

23 Juli 2026

Mengapa Universitas Republik Indonesia Jadi Sorotan?

23 Juli 2026

Hibah untuk Aparat, Buat Apa?

12 Juli 2026

Ketika Presiden Diganti, Siapa Memimpin?

19 Juni 2026
Paling Sering Dibaca

Kenali Kapal Kayu Nelayan dan Kualitas Jual Tinggi

Kroscek Dexpert Corp

Komdigi: Permohonan Merger XL-Smartfren Belum Diterima

Techno Assyifa

Pemblokiran Rekening Tanpa Akal

Editorial Udex Mundzir

Strategi Penggunaan WhatsApp Channel untuk Membangun Personal Branding

Techno Udex Mundzir

Mengenal Es Gabus: Bahan, Tekstur, dan Keamanan

Food Lisda Lisdiawati
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Terungkap, Pemilik Modal di Balik Hibisc Fantasy Puncak

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Produk Dapur Terlaris Alat Tulis Sekolah Murah Buku Anak Islami Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi