Kukar – Nasib petani karet di Desa Prangat Selatan, Kecamatan Marangkayu, tengah diuji. Sejak memasuki bulan Ramadan hingga awal April, harga karet terus merosot tajam. Penurunan ini dinilai sangat memberatkan petani yang menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut.
Kepala Desa Prangat Selatan, Sarkono, menyampaikan bahwa harga karet kini hanya berada di kisaran Rp11 ribu per kilogram, padahal sebelumnya bisa mencapai Rp13 ribu. Penurunan ini dipicu oleh terhentinya operasional pabrik pengolahan milik PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC), yang biasanya menjadi pembeli utama hasil panen petani.
“Pabrik libur, daya serap menurun, petani terpaksa menjual ke tengkulak meskipun harganya lebih rendah. Mereka terpaksa karena jika disimpan terlalu lama, karet bisa menyusut dan uang tidak berputar,” jelas Sarkono saat dikonfirmasi pada Kamis (3/4/2025).
Kondisi ini menjadi tekanan besar bagi petani karet yang sudah terdampak oleh fluktuasi harga dalam beberapa tahun terakhir. Sarkono menegaskan pentingnya campur tangan pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk memberikan solusi jangka panjang yang dapat melindungi penghasilan petani.
Salah satu upaya yang tengah dikembangkan adalah menjadikan Desa Prangat Selatan sebagai pusat pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Menurut Sarkono, skema ini diharapkan dapat memberikan akses infrastruktur yang memadai bagi petani, termasuk rencana pembangunan pabrik mini pengolahan karet agar petani bisa mengolah hasil panen secara mandiri.
Dengan adanya fasilitas pengolahan di tingkat desa, nilai jual karet bisa meningkat dan ketergantungan terhadap tengkulak bisa ditekan. Sarkono menyebut bahwa inisiatif ini telah mulai dirancang sejak tahun lalu bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar serta Institute for Research and Empowerment (IRE) dari Yogyakarta.
“Sudah ada lima desa yang tergabung dalam program ini, termasuk Prangat Selatan. Tujuannya adalah menciptakan cetak biru PIR Lestari agar petani bisa lebih mandiri,” ungkapnya.
Di samping itu, ia berharap program Koperasi Merah Putih yang dirancang pemerintah pusat bisa segera direalisasikan. Koperasi tersebut dinilai dapat menjadi solusi distribusi yang adil dengan membeli langsung hasil panen petani dan memberikan harga lebih layak.
“Kalau koperasi bisa hadir dan membeli langsung dengan harga bersaing, maka nasib petani akan jauh lebih baik,” tandasnya.

