Kukar – Pemerintah Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara, menyatakan bahwa sebagian besar usulan prioritas yang diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan telah mendapat perhatian dan diakomodasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pernyataan ini disampaikan usai kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Kantor Bappeda Kukar, Selasa (22/4/2025).
Camat Muara Muntai, Mulyadi, menyampaikan bahwa fokus utama pembangunan untuk wilayahnya adalah infrastruktur, terutama peningkatan kualitas dan aksesibilitas jalan. Hal ini disebabkan oleh posisi geografis Muara Muntai yang berada di ujung barat Kukar dan berbatasan langsung dengan Kutai Barat.
“Ya, kalau kita dengar penjelasan dari Bappeda maupun Pak Bupati, ya itu ada terakomodir kita. Karena salah satu yang menjadi sasaran utama kita adalah pertama infrastruktur,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, kondisi jalan yang belum maksimal sangat memengaruhi arus lalu lintas dan transportasi masyarakat. Ia menekankan bahwa perbaikan akses sangat penting untuk mendukung konektivitas ke wilayah lain di Kukar maupun ke kabupaten tetangga.
“Infrastruktur itu sangat menunjang sekali, sangat dibutuhkan supaya arus lalu lintas dan transportasi dari dan menuju Kecamatan Muara Muntai, maupun ke Kutai Barat, bisa berjalan seperti yang kita harapkan,” jelasnya.
Di sisi lain, Mulyadi juga mengungkapkan bahwa sektor industri di Muara Muntai masih terbatas. Saat ini hanya terdapat beberapa perusahaan sawit. Sementara sektor pertanian belum berkembang maksimal karena sebagian besar wilayah merupakan rawa dan danau. Potensi terbesar justru terdapat di sektor perikanan.
Dari 13 desa di Kecamatan Muara Muntai, hampir seluruhnya memiliki potensi perikanan karena letaknya yang berada di atas danau dan tepi sungai. Potensi ini dinilai strategis dan memerlukan dukungan kebijakan serta intervensi dari pemerintah pusat agar bisa dikembangkan secara maksimal.
“Sebenarnya kami itu sangat-sangat senang sekali dengan adanya intervensi pemerintah pusat. Artinya bisa membantu pihak pemerintah kabupaten, khususnya pemerintah kecamatan dalam rangka percepatan pengelolaan sumber daya perikanan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Kecamatan Muara Muntai siap mendukung seluruh kebijakan yang akan digulirkan untuk mempercepat pembangunan di wilayahnya.
“Kami siap mendukung dan siap membantu arah kebijakan itu nantinya,” tegas Mulyadi.
Dengan diakomodasinya berbagai usulan dari kecamatan, Muara Muntai berharap dapat menjadi wilayah yang lebih terintegrasi secara infrastruktur dan ekonomi, serta mampu mengangkat potensi lokal sebagai penggerak pembangunan daerah.