Banjir besar melanda kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), menghancurkan infrastruktur di rute Samboja-Sepaku. Jalanan terbelah dua, menyisakan tanda tanya besar tentang daya dukung lingkungan di kawasan yang dirancang menjadi simbol masa depan Indonesia. Fenomena ini bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga cerminan dari ketidakseimbangan antara ambisi pembangunan dan realitas ekologi.
Sejak awal, pembangunan IKN telah menuai kontroversi. Pada satu sisi, proyek ini digadang-gadang sebagai solusi atas tekanan Jakarta yang semakin padat. Namun, di sisi lain, banjir yang terjadi hingga empat kali sepanjang tahun ini, menurut Greenpeace, mengindikasikan ketidakcocokan ekosistem Kalimantan dengan konsep urbanisasi masif. Lebih jauh, data Forest Watch Indonesia mencatat deforestasi masif, mencapai 18.000 hektare sejak 2018. Ini bukan hanya statistik, melainkan sinyal bahaya akan hilangnya daya dukung lingkungan yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem.
Dampak ini bukan sekadar bencana alam. Ketika hujan deras menghancurkan jalan, masyarakat lokal yang paling merasakan dampaknya. Infrastruktur rusak memutus akses, mempersulit kehidupan sehari-hari, sekaligus menciptakan ketidakpastian tentang keberlanjutan proyek. Ironisnya, di tengah kekacauan ini, pemerintah terus mempromosikan IKN sebagai “smart forest city,” meskipun tutupan hutan alami sudah diganti dengan hutan tanaman industri (HTI).
Pendekatan reforestasi yang dijalankan Otorita IKN untuk memulihkan kerusakan lingkungan belum cukup memberikan dampak nyata. Menurut Deputi Bidang Lingkungan Hidup OIKN, Myrna Safitri, program ini dirancang untuk merehabilitasi ekosistem hutan tropis. Namun, kritik dari banyak pihak, termasuk Greenpeace, menegaskan bahwa upaya ini tidak akan mengembalikan fungsi hutan alami yang telah hilang. Deforestasi terus mengikis habitat flora dan fauna, memperburuk erosi tanah, dan mengganggu siklus hidrologi.
Masalah ini juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena perubahan iklim yang semakin nyata. NASA mencatat perubahan tutupan lahan yang signifikan di Kalimantan sejak dimulainya pembangunan IKN. Dampaknya, kawasan tersebut rentan terhadap bencana hidrologi seperti banjir dan longsor. Ketika rencana pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan hunian ASN terus dikebut, kita perlu bertanya: apakah ambisi ini sebanding dengan risiko yang dihadapi?
Solusi jangka pendek seperti pembangunan drainase atau tanggul mungkin dapat meredam kerusakan sementara. Namun, solusi ini tidak menyentuh akar masalah. Pemerintah harus mengambil langkah radikal untuk meninjau ulang rencana induk IKN dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kajian mendalam, sebagaimana disarankan Greenpeace, diperlukan untuk memastikan pembangunan ini tidak hanya memaksakan kehendak manusia atas alam, tetapi juga harmonis dengan ekosistem setempat.
Lebih dari itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang jujur dengan masyarakat. Transparansi dalam penyusunan kebijakan, termasuk partisipasi masyarakat lokal, adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan juga harus menjadi prioritas agar semua pihak, termasuk generasi muda, memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam.
Dunia telah melihat banyak contoh kegagalan proyek besar karena mengabaikan faktor lingkungan. Dari kota-kota yang tenggelam hingga padang gurun yang kehilangan kesuburannya, semua adalah pelajaran berharga bahwa alam selalu memiliki batas yang tidak bisa dilanggar. Indonesia harus belajar dari sejarah ini.
Kami percaya, pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari gedung-gedung megah yang berdiri, tetapi dari keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Saat ini, IKN berdiri di persimpangan yang genting. Pilihan kita hari ini akan menentukan apakah IKN akan menjadi simbol masa depan yang cerah atau bukti kegagalan dalam menghormati alam.